Hamzah Sidik-Rahmad Lamadji

Fraksi Gabungan Para Bintang Bisa Bubar, Rahmat: Kalau Tatib Dirubah

Legislatif

Hargo.co.id, GORONTALO – Kabar bubarnya Fraksi Gabungan Para Bintang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menuai tanggapan dari beberapa kalangan.

Ada yang setuju, ada pula yang kurang setuju. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Dekab Gorut, Hamzah Sidik, beberapa waktu lalu kepada awak media. Menurutnya, fraksi yang sudah terbentuk tidak mudah dibubarkan. Pasalnya, kata dia, fraksi di DPRD Gorut sudah dibentuk sejak awal periode DPRD.

banner 728x485

“Oh nggak bisa itu, tidak ada yang namanya fraksi bubar” tegas Hamzah ketika dimintai tanggapan.

Tanggapan lain datang dari salah satu tim pakar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Rahmat Lamadji. Bagi aleg yang akrab disapa ka Nani itu, pembentukan fraksi telah diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Termasuk didalamnya soal pindah fraksi juga diatur. Ketika ada yang mau pindah, fraksi itu boleh selama keanggotaan fraksi yang ditinggalkan jumlahnya masih memenuhi syarat terbentuknya satu fraksi yakni tiga kursi,” kata Rahmat, Kamis (19/01/2023) .

Ia menuturkan, jika PKS dan Hanura menyatakan keluar dari fraksi Gabungan Para Bintang, fraksi masih utuh, karena yang ditinggalkan masih empat kursi.

“Lain ceritanya jika Gerindra juga ikutan keluar, maka ini tidak boleh, karena yang terpisah nantinya tinggal dua kursi dari PPP,” jelasnya.

Rahmat menegaskan, fraksi Gabungan Para Bintang bisa bubar, jika tatib DPRD Gorut yang mengatur soal fraksi gabungan
dirubah.

“Dan perubahan tatib tersebut dapat dilakukan jika diusulkan oleh lima anggota DPRD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rahmat mengatakan, sikap atas masing-masing aleg yang mewakili partainya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Baik itu PKS, Hanura maupun Gerindra. Jika semua menyurat dan menyatakan pindah fraksi, serta pimpinan melihat bahwa yang ditinggalkan tidak lagi mencukupi syarat sebuah fraksi, maka ini pastinya akan diseriusi atau bahkan bisa saja ditolak.

“Namun itu kembali lagi kepada dinamika yang akan terjadi, karena mereka memiliki hak untuk bersikap, dan ini yang saya sampaikan dari sisi regulasinya,” tandas Rahmat Lamadji. (*)

Penulis: Alosius M. Budiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *