Hargo.co.id, GORONTALO – Penempatan PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di sekolah swasta menjadi sorotan utama dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Gorontalo, di Yulia Hotel Kota Gorontalo, Selasa (23/12/2025).
FGD tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, serta pengelola pendidikan swasta Yayasan Al-Islah Gorontalo.
Diskusi ini digelar sebagai respons atas kondisi mendesak yang dihadapi sekolah menengah swasta di Gorontalo yang kini mengalami kekurangan guru.
Ketua BMPS Provinsi Gorontalo, Syafriyanto Adam mengungkapkan bahwa banyak guru honorer yang selama ini mengabdi dan dibina di sekolah swasta, terpaksa meninggalkan sekolah asalnya setelah lulus sebagai ASN PPPK dan ditempatkan di sekolah negeri.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah swasta.
Isu ini semakin mengemuka seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025
tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Perwakilan Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zul Habibie menjelaskan bahwa regulasi tersebut memungkinkan penempatan guru ASN PNS di sekolah swasta dengan sejumlah persyaratan.
Namun, hingga kini belum ada aturan khusus yang mengatur penempatan guru ASN PPPK di sekolah swasta.
Sementara itu, Koordinator Pengawas Provinsi Gorontalo, Hamka Manoppo, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo,
menyampaikan bahwa proses redistribusi guru ASN berada di bawah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Untuk jenjang pendidikan menengah, kewenangan tersebut berada di tangan Gubernur. Namun, proses tersebut masih terkendala belum terbentuknya Tim Pertimbangan serta belum rampungnya analisis kebutuhan dan jabatan guru di Provinsi Gorontalo.
Dari sisi pengelola pendidikan swasta, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah Gorontalo, H. Helmy Adam, S.Pd., M.Ec.Dev, menegaskan bahwa pihaknya hingga kini masih mengelola seluruh jenjang pendidikan secara mandiri tanpa dukungan tenaga ASN.
Meski demikian, sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Islah tetap mampu menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat nasional.
FGD ini ditutup dengan komitmen BMPS Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah.
BMPS berharap, melalui koordinasi yang berkelanjutan,
solusi konkret terkait redistribusi guru ASN dapat segera diwujudkan demi keberlangsungan pendidikan swasta di Provinsi Gorontalo.(MG-09)
