ramadan2024

Hamim Kembali Kocok Ulang 32 OPD Bonbol

×

Hamim Kembali Kocok Ulang 32 OPD Bonbol

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

Hargo.co.id BONE BOLANGO – Sebanyak 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dikocok ulang.

badan keuangan

Tadi malam, (29/8) dalam rapat paripurna Dekab Bonbol, Bupati Hamim Pou bersama DPRD Bone Bolango sepakat menandatangani surat persetujuan bersama atas

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang OPD Bone Bolango yang baru untuk dievaluasi di tingkat Provinsi Gorontalo.

Example 300250

Ranperda tentang OPD yang sudah disepakati bersama ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Gorontalo dalam rangka fasilitasi itu guna mendapat persetujuan sebagaimana penegasan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Adapun OPD baru Bone Bolango yang dikocok ulang itu yakni meliputi Sekretariat Daerah terdiri dari tiga asisten yakni Asisten Bidang Pemerintahan,

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Bidang Administrasi. Dari tiga asisten itu terdapat 8 OPD yakni Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Pemerintahan dan Kerjasama,

Hari Kartini

Bagian Humas dan Protokoler, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan,
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Bagian Tata Usaha Pimpinan, dan Bagian Umum. Sementara itu Sekretariat DPRD terdiri dari, Bagian Umum dan Humas, Bagian Risalah dan Persidangan, dan Bagian Keuangan. Selanjutnya, Inspektorat, dan tiga Staf Ahli.

Selain itu, terdapat pula 19 dinas dan tiga badan yang dikocok ulang pada Ranperda OPD Bone Bolango. (Selengkapnya lihat grafis peleburan 32 OPD Bone Bolango 2016).

Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam kesempatan paripurna Ranperda OPD itu mengatakan, keberadaan organisasi perangkat daerah memang diharapkan akan menjadi bagian dari semangat dan cita-cita pemerintah daerah Bone Bolango untuk memberikan layanan publik yang lebih baik di tengah warga Kabupaten Bone Bolango.

Karena penyelenggaraan pemerintahan yang dibingkai semangat desentralisasi, demokratisasi dan partisipasi dengan prinsip “tata pemerintahan yang baik” harus terus diperjuangkan agar kemanunggalan rakyat dan pemerintah terjalin semakin solid.



hari kesaktian pancasila