GORONTALO, Hargo.co.id – Ada hal yang menarik dari kampanye pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim di Sumalata, Gorontalo Utara (Gorut). Yakni, pasangan NKRI (Nyata Karya Rusli-Idris) langsung membuktikan karya nyatanya dengan merespon apa keluhan warga saat dialog berlangsung.
Pada dialog itu, Rusli Habibie dan Idris Rahim menerima keluhan masyarakat di Sumalata, terkait adanya pungutan komite sebesar Rp 290 ribu pada salah satu SMA di Sumalata. Padahal, selama NKRI memimpin Provinsi Gorontalo, tak ada lagi pungutan biaya.
“Setahu kami pendidikan gratis tidak ada bayar-bayar, tapi ada sekolah di Sumalata ini yang sudah kembali memberlakukan komite, dengan pungutan sebesar Rp 290 ribu per kepala. Kasihan pak, ada anak-anak kami yang belum ambil ijazah karena belum bayar pungutan itu. Ada juga anak yang baru masuk sekolah diminta uang kursi. Jadi kami di sini meminta kepada pak Rusli dan pak Idris, untuk bisa menyelesaikan masalah ini,†kata salah seorang warga, saat bertanya kepada pasangan NKRI di kampanye dialogis, di Sumalata, Rabu (4/1) kemarin.
Mendengar itu, Rusli Habibie kaget. Dan menegaskan akan menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, setelah program pendidikan gratis diluncurkan pada 2012, maka tidak boleh ada lagi biaya atau pungutan dari sekolah kepada siswa atau orang tua siswa.
“Tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan dari komite yang sangat memberatkan orang tua siswa. Program pendidikan gratis sudah menganggarkan untuk semua biaya kebutuhan sekolah. Tidak ada lagi biaya kursi, tidak ada lagi cerita ijazah ditahan karena belum bayar pungutan komite. Saya selesaikan ini, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pendidikan gratis ini,†kata Rusli Habibie.
Karena saat itu, hadir juga Bupati Gorut, Indra Yasin dan Ketua DPRD Gorut, Nurjanah Jusuf, maka masalah langsung diselesaikan. Ketua AMPG Gorut, Hamzah Sidik pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa usai kampanye NKRI langsung merespon keluhan itu dan meminta kepada pihak sekolah untuk membagikan ijazah yang telah ditahan. Bagi yang sudah membayar, segera kembalikan uang masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Gorut, Thomas Mopili menegaskan, akan mendorong para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara, untuk segera membuat Pansus menuntut penyelesaian kasus pungutan tersebut.
“Saya akan meminta kepada Ketua DPRD Gorontalo Utara, yang juga kader Golkar untuk membentuk Pansus mengusut sekolah yang masih meminta biaya kepada siswa,†tegasnya.
Idris Rahim peda kampanyenya menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja 4 tahun 11 bulan. Telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
“Banyak beban di masyarakat yang sesuai pengamantan kami hamper semua diambil alih oleh pem,erintahan NKRI. Kami kembalikan dalam bentuk intervensi program. Banyak program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dengan bantuan program gratis. Untuk itu, jika ingin tetap sejahtera dan tak kembali ke masa lalu, pilih NKRI,†jelas Idris Rahim. (jdm/hargo)