KOTA,hargo.co.id – Untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan bhinneka.com mengadakan sosiallisasi bertema ‘Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog’ di Gorontalo.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maqna, Rabu (29/3) itu dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari masing-masing kepala SKPD, ketua ULP, dan LPSE di Provinsi Gorontalo.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log in dan melakukan transaksi melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id/
Agus pun optimistis—dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk—pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.
Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
“Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,†ujar Agus.
“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung,†lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Corporate Sales Bhinneka.com Heriyadi Janwar menjelaskan, Bhinneka.com sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
Bhinneka.com, lanjut Heriyadi, berkomitmen untuk dapat membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan.