Minggu, 29 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Local Strongmen dalam Politik Lokal

Oleh Admin Hargo , dalam Persepsi , pada Senin, 9 Mei 2022 | 23:05 Tag: , , ,
  Hamka Hendra Noer

Oleh: Hamka Hendra Noer

Pasca lengsernya Soeharto dan berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru, semangat dan gairah berdemokrasi masyarakat tumbuh dimana-mana. Situasi yang telah mengubah sistem politik dan melahirkan reformasi ini memberi peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia.

Menyikapi kondisi demokratisasi tersebut, Guillermo O’Donnell (1993) menyatakan, ketika kaum pro-demokrasi berhasil meraih kekuasaan politik, maka rezim reformis tersebut memasuki tahapan transisi dalam pemerintahannya. Transisi demokrasi yang dimaksud oleh O’Donnell adalah interval waktu antara rezim otoriter (Orde Baru) menuju rezim politik yang lebih demokratis terkonsolidasi (Orde Reformasi)—sebuah transisi yang sangat menentukan masa depan pembangunandemokrasi politik.

Lanjut O’Donnell, pemerintahan baru yang terpilih melalui pemilu yang bebas secara de facto harus menghasilkan kebijakan-kebijakan baru atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang secara de jure kebijakan tersebut dihasilkan melalui sistem demokrasi baru.

Dalam konteks aktor penyelenggara kekuasaan, terjadi perubahan signifikan dimana aktor yang terlibat dalam proses kekuasaan semakin plural. Secara vertikal, perubahan kekuasaan menunjukkan bahwa politik tidak lagi didominasi pemerintah pusat.Transisi dari rezim non-demokratik yang sentralistik menuju pemerintahan dan kehidupan desentralisasi yang benar-benar demokratis terbukti tidak mudah dilalui.

Berbagai hambatan dan distorsi mewarnai kehidupan politik dan agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dan, salah satu hambatan problematik yang sekaligus merupakan distorsi dalam kerangka demokratisasi dan penataan kehidupan politik yang lebih baik adalah munculnya fenomena orang kuat lokal (local strongmen)di berbagai daerah.

Politik lokal di Indonesia semakin dinamik setelah fase desentralisasi, ketika kekuatan masyarakat mulai menembus masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legasi positif dari hadirnya reformasi yang menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam agar bisa terlibat dalam partisipasi politik.

Masyarakat lokal yang tadinya membayangkan akan mampu bersaing ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Peran local strongmendan para saudagar merubah pandangan itu semua. Persaingan justru hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta ataupun citra besar yang sudah ada sebelum reformasi hadir. Apalagi dengan hadirnya dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan dari level regional sampai nasional, mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan.

 

MunculnyaLocal Strongmen

Kemunculan local strongmen tidak bisa dilepaskan dari sejarah sistem politik Orde Baru. Para tokoh local strongmen, merupakan orang-orang lama yang memiliki sumber kapital tidak terbatas.Hanya karena faktor kesempatan mereka tidak bisa tampil saat Orde Baru berkuasa. Mengingat, rezim Orde Baru melakukan sistem dropping, sehingga para aktor lokal kalah bersaing dan baru bisa eksis setelah rezim Orde Baru runtuh. Kemampuan kapital yang dimiliki menjadi modal besar mengantarkannya menjadi penguasa baru (formal atau informal) menggantikan penguasa lokal yang sebelumnya merupakan dropping dari pusat.

Dalam analisis Migdal (2004), berdasarkan kondisi realitas politik dengan munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal di luar negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas negara. Dibeberapa negara dunia ketiga menunjukkan bahwa,kelemahan negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Migdal, menyebut orang kuat lokal dengan sebutan local strongman. Local strongman di definisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan, pemimpin sekte agama, tokoh adat dan lain sebagainya, yang berusaha mengontrol masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang dibangun.

Keberhasilan local strongman dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial di masyarakat menurut Migdal (2004) didasari atas tiga faktor utama.Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang.Sehingga kontrol sosial terfokus pada kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara.Kedua, mindset yang mendarah daging yang ada dalam diri local strongmandi masyarakat, dengan simbol tertentu, dimana orang kuat menjadi panutan dikehidupan masyarakat lokal.Ketiga, kemampuan local strongman mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga pemerintahan berpihak kepada kepentingan mereka.

Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, local strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga pemerintahan daerah dibandingkan masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan penting, para local strongmen selaluberupaya untuk memastikan bahwa para politisi dan birokrat lokal bergantung pada bantuan dan dukungannya agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis dan posisinya.

Pengertian bos lokal dalam studi yang dilakukan Holifah (2012) merujuk kepada broker lokal yang menikmati posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber ekonomi dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing, seperti posisi Walikota/Bupati yang menjalankan daerahnya layaknya kekuasaan pribadi mereka sendiri, atau kalangan Dewan dan Gubernur yang membangun mesin politik dan kerajaan bisnis yang merentang di seluruh provinsi.

Biasanya bos lokal ini hadir dengan mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala yang diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan ataupun uang. Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim otonomi daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Para “bossism local” menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya.

Bossism local ada di setiap tingkatan, ada bos yang menguasai wilayah pada (Kabupaten/Kota), ada bos yang menguasai Provinsi dan ada bos yang menguasai Pusat. Jejaring patron-klien para “bossism local” tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron di tingkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi partai politik nasional.

Dalam melakukan transaksional suara pemilih, bossisme localmelakukandalam bentuk uang tunai, sembako, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka ketika hari H pemilu mereka mengubah bantuan yang diberikan menjadi suara dan dukungan politik.

Fenomena local strongmenyang mempertahankan relasi sisa feodalisme di zaman kapitalisme dan demokrasi muncul akibat dari kebutuhan ekonomi yang konkrit dan langsung dibutuhkan, ketimpangan sosial yang sangat tinggi dan kelangkaan akses terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Sidel (2000) local strongmen yang menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilu ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan orde baru. Local strongmendihambat kemunculannya selama Orde Baru dan dihambat juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun, apabila dilakukan perubahan sistem pemilihan langsung, maka local strongman dapat muncul dan berkembang di Indonesia.

Oleh itu, reformasi melahirkan local strongmandalam kekuasaan baru di tingkat pusat maupun daerah. Desentralisasi yang memberikan kewenangan yang luas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini mendorong lahirnya pemimpin daerah melalui rekruitmen politik secara inklusif.

Namun demikian, pemberian desentralisasi tidak secara langsung melahirkan demokratisasi, justru kenyataan sebaliknya memunculkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, yang dahulu menjadi kebiasaan rezimOrde Baru. Hari ini, desentralisasidibangun dan terlembagakan ke dalam pola-pola patrimonial yang sudah ada di tingkat daerah.

 

Dinasti Politik

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasikekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya.

Marcus Mietzner (2009) dalam paper yang berjudul “Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System”, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktek politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politikmenyebutnya sebagai oligarkhi politik.

Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner (2011), bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik.Oleh itu, sentimen negatif yang terjadi atas dinasti politik tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya.

Untuk mengurai banyaknya kasus-kasus kepala daerah terlibat korupsi dan tertangkap tangan oleh KPK,menurut analisis Ikrar Nusa Bakti (2010),ada tiga faktor penyebabmunculnya fenomena istri-istri bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah.

Pertama, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat.Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila istri mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang istrinya sebagai “sang penuntun”.Kedua, istri bupati maju untuk membuktikan memiliki legitimasi dimata rakyat di daerahnya.Ketiga, pembentukan dinasti politik baru di daerah. Pada tahap awal suami yang maju,  tahap  kedua  istrinya,dan tahap ketiga adalah salah seorang anak dari pasangan tersebut.

Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar.  Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena di atas, boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi.

Bangunan dinasti politik ini akan kokoh jika masyarakat setempat menilai secara jujur bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kaya dan berpendidikan yang memang ingin membangun daerahnya. Persoalan akan muncul jika ternyata bangunan dinasti politik itu amat dipaksakan karena kepala daerah biasanya juga pimpinan daerah dari partai politik yang kuat di daerah tersebut.

 

Apa Yang Perlu Dilakukan.

Mengentalnya dinasti politik di tingkat lokal merupakan buah dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Dalam demokrasi prosedural diandaikan bahwa semua masyarakat bisa mengakses kekuasaan dan pemerintahan secara bebas, fair, dan demokratis. Pengandaian ini dalam batas minimal sudah tercapai. Maksudnya, semua golongan dan semua profesi memiliki kesetaraan dalam mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bahkan, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bursa kepala daerah melalui dua jalur: jalur partai politik atau gabungan partai politik dan jalur peseorangan/independen.

Meskipun MK sudah melegalkan dua jalur pencalonan dalam pilkada langsung, namun MK tidak bisa memprediksi bahwa pilkada langsung akan menyuburkan dinasti politik. Mengentalnya dinasti politik dalam pilkada langsung akan membahayakan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluarnya agar demokrasi lokal bisa tumbuh dan berkembang.

Pertama, perlu memperkuat peran partai politik melalui sistem kaderisasi yang melembaga. Partai politik diharuskan bisa mencetak politisi/kepala daerah yang berkualitas tinggi. Politisi/kepala daerah yang dihasilkan melalui proses karir berjenjang dan terukur akan memiliki kapasitas politik yang lebih baik dibandingkan kader-kader yang diorbitkan secara instan.

Kedua, demokratisasi internal partai politik, yakni sejauhmana partai politik menciptakan prosedural internal yang demokratis dan memperhatikan faktor meritokrasi dalam seleksi internal kandidat yang akan menduduki jabatan eksekutif. Adanyakesempatan yang sama bagi setiap kader untuk mengembangkan karir politik akan memberikan insentif bagi kelancaran sirkulasi elit di tubuh partai politik.

Ketiga, pilkada diharapkan bisa mendorong demokrasi substasial. Demokrasi substansial menjamin adanya kontrol popular terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warga negara. Kapasitas popular dalam mengontrol pengaturan prosedural untuk berkuasa menjadi keharusan dalam sistem politik demokrasi bukan transformasi.

Ketiga hal inilah secara minimal yang bisa dilakukan dalam mengimbangi laju dinasti politik di tingkat lokal. Memperkuat sistem kaderisasi partai politik dan pada saat yang sama menjunjung tinggi meritokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah secara otonomis mempersempit ruang gerak para kandidat penyusup untuk ambil bagian dalam suksesi kepemimpinan di tingkat lokal.

Pararel dengan itu, masyarakat juga diharapkan bisa melakukan kontrol terhadap prosedural pemilihan kepala daerah secara ketat. Disatu sisi, mengurangi calon kepala daerah yang minus kapasitas dan hanya mengandalkan nama besar keluarga. Disisi lain, perlu memperbesar jumlah kepala daerah yang mau bekerja untuk rakyat dan selalu mempromosikan politik kesejahteraan daerah.

Pertanyaan kemudian adalah, apakah di Gorontalo telah terjadi local strongmen dan dinasti politik? Kalau ada, apakah masyarakat atau civil society telah maksimal melakukan kontrol terhadap hal ini.

Menurut penulis, salah satu caramengurangi  anomalidesentralisasi politik ditingkat lokal ialah memperkuat partisipasi politik masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kekuatan masyarakat akan efektif menjadi salah satu kekuataan politik di tingkat lokal kalau masyarakat berhimpun untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan lokal.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini bisa menjadi realita politik? Semuanya terpulang pada masyarakat Gorontalo sendiri.


Hamka Hendra Noer
Menyelesaikan Ph.D Ilmu Politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia
Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta
(Visited 25 times, 1 visits today)

Komentar