Senin, 18 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Masih Ada Warga yang Belum Terima Bantuan, Ini Tanggapan Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 26 April 2017 | 17:39 PM Tag: ,
  

Limboto, Hargo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Harton Halid mempertanyakan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, pasalnya penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini dianggap belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Harton saat melihat kondisi masyarakat di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, baru-baru ini.

Kepada wartawan Harton menjelaskan sejauh ini masyarakat kurang mampu atau yang berada di bawah garis kemiskinan masih banyak tersebah di wilayah Kabupaten Gorontalo, dan hal ini perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.

Aleg perwakilan Batudaa CS ini kemudian mencontohkan, di Kecamatan Tabongo, tepatnya di Dusun Talapani, Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo terdapat sejumlah Kepala Keluarga yang tergolong keluarga kurang mampu, justru belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Kondisi kehidupan masyarakat di Desa ini masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal layak huni, bahkan ada yang hanya menumpang di tanah milik orang lain. Padahal jika dilihat, masyarakat ini layak untuk mendapatkan bantuan. Namun sejauh ini bantuan yang diharapkan justru belum pernah mereka nikmati.

” Sesuai pengakuan Masyarakat disini, bahwa mereka belum menerima bantuan, Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Pendataan menyangkut warga msikin harus lebih merata dan adil. Dan bagi mereka yang belum memiliki tanah dan tempat tinggal diharapkan pemerintah dapat menjamin masyarakat untuk mendapatkan bantuan tanah melalaui bantuan tanah bekas HGU, untuk dijadikan tempat tinggal.” Ujar Harton.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Safwan Bano saat dikonfirmasi menjelaskan untuk mekanisme penyaluran bantuan bagi warga miskin ini, sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementrian Sosial.

Selain itu dalam rangkan penyaluran bantuan layanan dasar kepada masyarakat penyandang masalah sosial ini, disesuaikan dengan data jumlah penerima yang sudah melalui proses verifikasi. Sedangkan bantuan yang diberikan berupa bantuan layanan kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Sehingga bagi mereka yang belum masuk dalam pendataan, kewajiban Kepala Desa adalah membuat laporan kepada Dinas Sosial yang dasarkan pada kesepakatan bersama antara pemerintah desa bersama unsur-unsur terkait yang ada di Desa tersebut.

” Jadi pada dasarnya, mekanisme penyaluran bantuan ini, dilakukan berdasarkan data penerima bantuan yang sudah melalu proses verifikasi dilapangan. dan bagi mereka yang belum terkafer dalam daftar penerima bantuan, kami berharap adanya peran aktif Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan melaporkannya ke Dinas Sosial.” Tandasnya.

Safwan menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat maupun desa, terkait masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Oleh karena itu pihaknya berharap jika ditemukan masyarakat yang belum pernah menerima bantuan agar segera dilaporkan dan akan dilakukan verifikasi berdasarkan program yang ada.

Sementara itu, terkait jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Gorontalo, Safwan menjelaskan, hingga tahun 2017 jumlah penerima bantuan ini meningkat menjadi  14.000 KK dengan sasaran bantuan adalah untuk bantuan kesehatan dan pendidikan.(rvg/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar