Hargo.co.id SARAJEVO – Sedikitnya 2.000 perempuan Bosnia memadati jalanan utama Kota Sarajevo pada Minggu waktu setempat (7/2).
Selama sekitar satu jam, mereka berparade sambil mengusung spanduk dan meneriakkan protes terhadap pemerintah. Mereka menolak larangan memakai jilbab di gedung pengadilan dan lembaga hukum lain.
’’Ini serangan serius terhadap kehormatan, kepribadian, dan identitas muslimah,’’ tegas Samira Zunic Velagic, penanggung jawab unjuk rasa, sebagaimana dilansir BBC kemarin (8/2).
Sebab, mengenakan jilbab alias penutup kepala merupakan hak para muslimah. Karena itu, bersama sekitar 2.000 muslimah Bosnia lainnya, dia sengaja turun ke jalan dan memprotes kebijakan Komisi Yudisial tersebut.
Sebenarnya Komisi Yudisial memang tidak hanya melarang pemakaian jilbab. Dalam putusan terbarunya, lembaga itu melarang penggunaan atribut agama apa pun di gedung-gedung pengadilan atau lembaga-lembaga hukum lain.
Namun, dalam keterangan tertulis, komisi tersebut menuliskan kata jilbab atau penutup kepala secara khusus.
Pencantuman jilbab dalam klausa atribut agama yang dilarang lantas memicu reaksi keras. Bukan hanya dari kalangan muslimah, melainkan juga para politikus muslim dan pemuka agama.
’’Ini sama saja melarang muslimah bekerja atau meninggalkan rumah,’’ ungkap Velagic. Sebab, muslimah yang berjilbab tidak akan meninggalkan rumah tanpa penutup kepala.
Sebenarnya kebijakan seperti itu pernah diberlakukan di Bosnia saat negara tersebut masih menjadi bagian dari Yugoslavia.
Kini, setelah Bosnia merdeka dan menjadi negara sendiri, pemerintah ingin kembali menerapkan aturan kontroversial tersebut.
Dari sekitar 3,8 juta penduduk Bosnia, 40 persen adalah muslim. Sekitar 60 persen merupakan umat Katolik dan Kristen Ortodoks. (BBC/hep/c14/tia/hargo)