Hargo.co.id JawaPos.com – Partai Hanura mulai lakukan rekrutmen calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2017. Setiap tokoh yang mau maju melalui partai yang dipimpin Wiranto itu harus membayar Rp50 juta. Uang itu digunakan untuk pendaftaran Rp10 juta dan Rp40 juta untuk biaya survey.
Jumlah tersebut berlaku untuk semua di provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada di 2017 mendatang. “Ada biayanya dong. Menyelenggarakan juga ada biayanya. Apa lagi parpol tidak mendapat uang dari negara,” kata Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, (29/3) di Hotel Marlyn Park, Jakarta.
Erik Satrya Wardhana mengklaim uang yang disetorkan kandidat itu sebagai mahar politik dalam perekrutan. “Hanura tidak ada mahar. Cuma pendaftaran dan survey saja. Karena itu perlu. Sekali lagi tidak ada mahar. Kalau terbukti, pasti ada tindakan. Apapun tindakan diluar aturan, berlawanan pasti ditindak,” tegasnya.
Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta, Erik menyebutkan tidak mempermasalahkan Basuki Tjahaja Purnama untuk menyetorkan uang sebagaimana yang ditentukan. Dia mengaku masalah di Pilkada DKI berbeda. Sehingga Basuki Tjahaja Purnama yang didukung tidak diharuskan untuk menyetorkan Rp50 juta.
“Masalah Ahok itu lain. Ada perlakuan khusus terhadap Pilkada di DKI. Karena undang-undang juga berbeda dan tersendiri. Nah, itu yang akan disampaikan ke DPD dan DPC,” terangnya. Dirinya mengakui, mendukung Ahok itu, Hanura tidak meminta apa-apa. Partainya, kata dia, hanya memperhatikan kepentingan nasional.
Keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya ibu kota.”Itu pertimbangan kita. Kemudian, aspirasi masyarakat dan kemanfaatan yang artinya parpol bisa dapat dukungan di pileg nanti,” jelasnya. (hargo/jpg)