Kamis, 30 Juni 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PAN Gorut Memanas! Keputusan Conny Plt-kan Roni Imran Dinilai Cacat

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Senin, 10 April 2017 | 12:14 Tag: , , , ,
  

GORONTALO Hargo.co.id – Keputusan Pelaksana pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo mengeluarkan surat penunjukan Plt Ketua DPD PAN Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) kepada Lukman Botutihe, memicu reaksi dari kalangan kader, utamanya pengurus pimpinan kecamatan. Mereka menolak keputusan tersebut.

”Seluruh Pimpinan Kecamatan atau DPC PAN menolak kebijakan penunjukan Plt. Sebab dinilai inprosedural karena dalam ketentuan AD/ART PAN tidak dibenarkan PLT menunjuk PLT,” tegas salah satu kader PAN Gorut Rahmat Pakaya.

Dia menjelaskan, sesuai SK DPP PAN No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/106/XI/2017 tentang penunjukan Plt Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo, tugas pokok Plt adalah mempersiapkan Muswilub. Nukan menunjuk Plt. Apalagi DPD PAN Gorut telah menyelenggarakan Musda dan sekarang sudah berada pada finalisasi penerbitan SK yang penerbitannya tertunda karena menunggu pengurus DPW yang definitif.

”Karena Conny Gobel sebagai Plt Ketua DPW tidak bisa menerbitkan SK pengangkatan DPD yang definitif. Demikian pula secara dejure pengurus DPD telah dinyatakan demisioner sehingga Plt Ketua DPD yang ditunjuk tidak memiliki kepengurusan di tingkat DPD,” tambahnya.

Jika Plt Ketua DPD hanya seorang ketua tanpa ada sekretaris lanjut Rahmat, maka bagaimana sistem kerja partai kolektif kolegial. Seperti sesuai ketentuan partai, prosedur penerbitan surat yang harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sedangkan sekretaris sudah demisioner. ”Yang pasti melihat ini publik hanya bisa senyum-senyum geli.

Selain itu, rapat yang dijadikan dasar penerbitan SK Plt, seperti rapat harian DPW tanggal 20 September 2016, Rapat Pleno DPW 11 Oktober 2016 adalah rapat yang tak memiliki korelasi dengan dalil-dalil penunjukan Plt. Sebab kedua rapat tersebut sama sekali tidak pernah membahas penunjukan Plt,” imbuhnya.

Menurut Rahmat, dengan keberadaan SK Plt seperti itu, maka secara hukum SK tersebut bernilai nol dan tidak bernilai hukum sama sekali. Sehingga dapat diabaikan oleh lembaga-lembaga terkait. ”Misalnya jika surat itu akan disampaikan ke DPRD sebagai sebuah lembaga yang benar-benar memahami prosedur hukum kepartaian. Maka kami yakin SK seperti itu pasti tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.

”Jika seperti itu yang terjadi, maka kami hanya ingin menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa ini bukan kebijakan PAN Gorut sebagai partai yang sudah dikenal luas oleh masyarakat taat pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan partai. Akan tetapi kebijakan itu sekedar kebijakan oknum dalam lembaga partai,” ketusnya.

Bahkan menurut Rahmat, spekulasi publik yang menilai bahwa penunjukan Plt sebagai intrik menghadapi Pilkada Gorut yang akan digelar dalam waktu dekat bisa mendapatkan pembenaran. Karena faktanya SK seperti itu dapat menjadi bahan jajanan bahkan bisa menjadi daya tekan pada proses lelang proyek. ”Olehnya kami menghimbau kiranya publik untuk menyikapinya dengan arif,” tandasnya dengan nada serius.

Terkait penolakan ini, Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Wilayah PAN, Latif Yunus saat dikonfirmasi mengatakan, kalau ada kader yang tidak menerima keputusan dari DPW PAN terkait penunjukkan Plt Ketua DPD PAN Kabupatan Gorontalo Utara, maka kekaderan dari yang bersangkutan harus dipertanyakan.

“Kader PAN yang mana yang tidak mendukung. Sekarang ini ada juga kader PAN Gorut yang sedang bekerja menyiapkan infrastruktur organisasi dalam rangka persiapan menghadapi verifikasi partai,” kata Latif.

Menurutnya, soal menerima atau tidak itu sudah biasa dalam sebuah organisasi dan dinamika politik. “Intinya sekarang ini semua kebijakan yang DPW putuskan sudah berdasarkan arahan DPP.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar