Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pansus RPJMD Target Tuntaskan Kerja Akhir Agustus 

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Legislatif , pada Rabu, 4 Agustus 2021 | 04:05 AM Tag: ,
  Suasana penyerahan dokumen ranperda RPJMD oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kepada Ketua DPRD, Syam T. Ase, Senin (02/08/2021). (Foto: istimewa/HUMAS)

Hargo.co.id, GORONTALO – Dengan diserahkannya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh pemerintah daerah ke DPRD Kabupaten Gorontalo, melalui paripurna, membuat lembaga itu harus memacu pembahasannya. Alasannya, mereka yang masuk dalam Pansus target tuntaskan kerja akhir Agustus.

Menurut Ketua DPRD Syam T. Ase, sesuai dengan penyampaian Bupati Gorontalo dimana pembahasan Ranperda ini harus dikebut dan diupayakan selesai akhir Agustus mendatang, mengingat dari Ranperda inilah yang akan menjadi landasan untuk pembentukan RPJMD di desa. 

“Ini menjadi acuan, agar pengelolaan di desa bisa sinkron, sehingga diharapkan pada panitia pansus bisa segera melakukan pembahasan dan juga diharapkan kepada pimpinan OPD terkait bisa hadir dalam pembahasan tana mengirimkan wakil,” tegas Syam.  

Lanjut dikatakan Syam, paripurna pembahasan RPJMD yang dijalani saat ini  merupakan agenda penting setiap lima tahunan  yang  perlu  dilaksanakan setelah  dilantiknya kepala  daerah  dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang rumusannya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah  kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat  indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun  dengan berpedoman pada rencana  pembangunan jangka  panjang daerah  RPJPD dan rencana  pembangunan jangka menengah nasional  RPJMN.

”RPJMD bertujuan, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal disamping merupakan akuntabilitas publik Pemerintah Daerah  juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, yang dijadikan rujukan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah,” jelas Syam. 

Lanjut dikatakan Syam, pelaksanaan rencana  pembangunan daerah  yang mengamanatkan  bahwa, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan dengan tegas menyebutkan  bahwa, Kepala Daerah menyampaikan  ranperda tentang RPJMD kepada DPRD. penyampaian ranperda tentang RPJMD oleh Kepala  Daerah ke DPRD ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik,  dan  Penerapannya  paling lambat 6 (enam) bulan  setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. 

“Memperhatikan ketentuan tersebut maka untuk pengajuan  Ranperda  Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026  ini  ke Lembaga DPRD, memang agak  terlambat, sejak  dari  proses  pengajuan  rancangan awal  RPJMD di bulan Juni kemarin, yang seyogyanya pengajuan  tersebut, untuk rancangan  awal  RPJMD dilaksanakan  pada  bulan April dan untuk Ranperda  pengajuannya  pada  minggu pertama bulan Juli, baik Pengajuan  Pembahasan Rancangan Awal RPJMD  maupun  Ranperda  ini  keduanya  adalah merupakan  beberapa  tahapan  yang dilaksanakan  dalam  rangka  penyusunan dan penetapan RPJMD,” jelas Syam. 

Ia menambahkan, untuk Rancangan Awal  RPJMD,  ini  sudah  kita  lakukan  pembahasan  dan  sudah  disepakati bersama  oleh  Lembaga  DPRD dan Pemerintah  Daerah  dan sudah  dilakukan  Penandatanganan  Nota  Kesepakatan  oleh  Bupati  dan Pimpinan  DPRD pada Juni. 

Selanjutnya  memperhatikan  batasan waktu  terhadap  penetapan  Ranperda  ini, walaupun proses  pengajuannya  ke Lembaga DPRD mengalami keterlambatan, namun kita tetap akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin  dalam memacu  proses  pembahasannya sehingga diharapkan  nanti dalam Penerapannya  tidak akan melewati batas waktu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sebab jika kita tidak menetapkan Perda  tentang RPJMD  ini sesuai  batas  waktu tersebut, hal ini akan  berdampak pada  pemberian  sanksi administratif  kepada Bupati dan Anggota  DPRD  berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan,  sebagaimana  ketentuan   Pasal 266  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah,  serta  Pasal  70 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86  Tahun  2017. 

“Oleh  sebab itu  kita  berharap dan berupaya  semoga  penetapan Ranperda  ini  bisa  tepat waktu, dan  yang lebih penting  hasilnya  dapat  memberikan  manfaat  untuk  Masyarakat  dan  Kemajuan  Daerah  yang  sama-sama kita  cintai,” tandas Syam. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 13 times, 1 visits today)

Komentar