Hargo.co.id, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, meminta pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo untuk memperjelas alokasi dana pilkada tahun 2024.
Ia mengatakan hal tersebut kepada seluruh bupati dan wali kota dalam rapat Forkopimda di kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jumat (23/6/2023).
Pada rapat itu terungkap lima daerah siap menganggarkan pada APBD Perubahan, sementara satu kabupaten tidak sanggup karena defisit anggaran.
“Jadi anggaran 40 persen ini ada yang belum dibahas dan ada yang sudah dibahas dengan TAPD masing-masing,” kata Ismail.
Menurutnya, pemerintah kabupaten kota seharusnya sudah mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu kabupaten kota pada tahun ini.
“Saya tekankan di sini bahwa mau tidak mau kita tetap wajib menyiapkan anggaran. Jangan sampai kita masuk daerah yang menghalangi pelaksanaan Pilkada,” tambahnya.
Kabupaten Gorontalo Utara menjadi satu satunya daerah yang merasa berat jika harus menganggarkan Pilkada tahun ini. Daerah itu mengalami defisit anggaran sekitar Rp 39 miliar.
Ismail mengatakan, Pemprov mengalokasikan Rp 16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada, dari Bawaslu sebesar Rp 36 Miliar.
“KPU juga masih menunggu jadwal tahapan untuk Pemilukada dan menunggu KPU kabupaten kota dan Pemda. Karena itu kami belum finalkan angkanya,” kata Ismail.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Koem mengatakan bahwa Pemprov Gorontalo sudah mengambil bagian untuk pembiayaan honorarium.
Ia mengatakan, pembiayaan honorarium yang menjadi bagian pemprov adalah untuk petugas PPK dan PPS. Pembiayaan ini harusnya sudah meringankan pemerintah kabupaten kota.
“Kami berharap seluruh Pemda untuk terus berkoordinasi penyusunan anggaran ini dengan bagaimana mestinya dan bagaimana harusnya,” pungkasnya.(*)
Penulis: Sucipto Mokodompis
