Hargo.co.id, GORONTALO – Pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo menuai perhatian publik setelah muncul sorotan mengenai dugaan keterkaitan hubungan kekerabatan antara pejabat yang dilantik dan pimpinan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar, S.H., meminta agar persoalan itu disikapi secara objektif dengan mengacu pada fakta, kompetensi, mekanisme kepegawaian, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026), Paris menegaskan bahwa pengangkatan maupun mutasi pejabat tidak seharusnya dinilai semata-mata berdasarkan hubungan kekeluargaan. Menurut dia, proses pengisian jabatan perlu ditelaah secara menyeluruh, termasuk dari sisi persyaratan dan prosedur yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Ia menilai, munculnya sorotan terhadap pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan bupati maupun wakil bupati perlu disikapi secara proporsional. Hubungan kekerabatan memang dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik nepotisme.
Untuk itu, penilaian terhadap proses pengangkatan pejabat, menurut Paris, perlu didasarkan pada aspek yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada hubungan personal dengan pimpinan daerah.
Polemik ini sekaligus menjadi perhatian terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Boalemo,
khususnya dalam memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai ketentuan dan mengedepankan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Aspek transparansi, pemenuhan persyaratan jabatan, kompetensi, serta kepatuhan terhadap regulasi
menjadi hal penting untuk memastikan setiap keputusan kepegawaian memiliki dasar yang jelas.
Dengan demikian, penilaian terhadap pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Boalemo perlu bertumpu pada fakta dan mekanisme yang diterapkan.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, persoalan tersebut perlu ditelaah melalui pemeriksaan yang objektif sesuai ketentuan yang berlaku.(Adv)
