Ilustrasi alat berat. (Dok. moxa.id)

Polisi Sita Alat Berat yang akan Dioperasikan di Pertambangan Batu Kapur Boalemo

Metropolis

Hargo.co.id, GORONTALO – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Paguyaman Pantai menahan alat berat yang akan dioperasikan di pertambangan batu kapur di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Jumat (6/1/2023).

“Benar, kami melakukan penyitaan alat berat yang akan dioperasikan di tambang batu kapur. Operatornya menyampaikan ke kami bahwa alat berat akan digunakan di lokasi tambang batu kapur. Hanya satu alat yang masuk pada Hari Jumat kemarin, yang lain belum masuk,” ucap Kapolsek Paguyaman Pantai, IPDA Dedi Maadi, S.Sos, Ahad (8/1/2023).

banner 728x485

Menurutnya, alat berat diamankan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Sebab, perusahaan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan batu kapur. Bahkan, kata dia, pengelolaan batu kapur dipertambangan tersebut, belum mengantongi izin dari pihak terkait.

“Direktur perusahaan mengaku sudah dapat izin. Tapi begitu dikroschek melalui Bidang Pertambangan Provinsi, belum ada. Sehingga tidak dibenarkan beraktivitas,” beber IPDA Dedi.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun awak media, pertambangan batu kapur melibatkan salah satu mantan pejabat di Pemprov Gorontalo. Hal ini pun menuai sorotan dari salah satu pentolan pemuda di Paguyaman Pantai. Yaitu, Helmi Rasid.

Lewat rilis yang disampaikan ke Hargo.co.id, Helmi sangat menyayangkan tindakan dari mantan pejabat Pemprov Gorontalo itu.

“Hal yang paling mengecewakan, rencana pembangunan pabrik dan pembukaan tambang batu kapur ini, diduga dipromotori mantan Wakil Gubernur Gorontalo dan mantan Sekda Pemprov Gorontalo,” bebernya.

Seharusnya kata dia, mereka lah yang paling paham peraturan. Jangan mentang-mentang mantan Wakil Gubernur, kemudian merusak alam lingkungan di pedesaan. Apalagi, kata Helmi, Desa Olibu dikenal dengan Kawasan Hutan Mangrove hijau dan menjadi tempat habitat kelelawar kalong yang nantinya akan terusik dan akan pindah, ketika sudah ada aktivitas pertambangan di kawasan itu.

“Kawasan habitat kelelawar kalong juga perlu dilindungi. Mengingat juga lokasi tersebut menjadi tempat penelitian perguruan tinggi. Jadi jangan merusak alam,” tegasnya lagi.

Dikatakannya, masyarakat jangan mau dijanjikan lapangan pekerjaan dan dampak pertumbuhan ekonomi. Sebab, janji-janji seperti itu sudah pasti tidak akan ditepati. Seperti halnya, yang terjadi di pabrik yang pernah dibangun di Wilayah Paguyaman Pantai sebelumnya.

“Saya ingatkan, jangan memaksakan diri membangun sebelum ada sosialisasi dan dokumen perizinan lengkap. Jika memaksa, saya secara terbuka akan mengarahkan masyarakat melakukan perlawanan, meski pun nyawa taruhannya,” kecam Helmi Rasid.

Dengan tegas, Helmi juga mengatakan, bakal mengajak masyarakat melakukan perlawanan jika perusahaan mengabaikan aturan. Wajib kata dia, perusahaan melengkapi pensyaratan, terutama dokumen lingkungan sebelum beraktivitas.

“Agar jelas siapa yang akan bertanggungjawab ketika ada kerusakan lingkungan. Intinya, jangan ada aktivitas sebelum dokumen perizinan keluar. Tidak ada alasan pekerjaan dilakukan sambil pengurusan izin,” tegasnya.(***)

Penulis: Abdul Majid Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *