Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Resmi! APBD-P Gorontalo Disahkan Pertengahan Agustus

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 9 Juni 2016 | 12:33 Tag:
  

Deprov Upayakan Pembahasan Anggaran Tak Molor

Hargo.co.id PUNCAK BOTU – Deprov Gorontalo telah menjadwalkan pengesahan Perubahan APBD 2016 pada pertengahan Agustus mendatang.

Hal itu telah tertuang dalam rencana induk kegiatan (RIK) yang telah dirumuskan badan musyawarah (Banmus).

“Paling lambat 15 Agustus APBD-P 2016 sudah akan disahkan oleh DPRD,” ujar Ketua Deprov Paris Jusuf.

Menurutnya, untuk bisa mencapai target tersebut, Deprov akan berupaya untuk segera memulai rangkaian pembahasan perubahan anggaran. Yang dimulai dari pengajuan KUA-PPAS perubahan APBD yang telah dijadwalkan 20 Juli dan penandatanganan persetujuan KUA-PPAS pada 27 Juli.

“Mudah-mudahan awal Juli nota pengantar perubahan anggaran sudah bisa diajukan oleh eksekutif paling lambat awal Agustus,” tambahnya.

Paris menjelaskan, dengan makin cepatnya pembahasan dan pengesahan perubahan APBD, diharapkan pembahasan APBD induk 2017 bisa lebih cepat.

Mengingat Pemerintah Provinsi juga sedang berpacu menyusun KUA-PPAS perubahan anggaran dan KUA-PPAS APBD induk 2017.

“Saat rapat paripurna pengajuan ranperda pertanggungjawaban APBD 2015, pak Gubernur sudah menyampaikannya. Jadi kami sudah mengimbanginya dengan menyusun agenda pembahasan di DPRD sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan tepat waktu,” tambahnya.

Sinergitas DPRD dan Pemprov dalam memacu pembahasan anggaran ini sangat diperlukan mengingat saat mengunjungi Gorontalo belum lama ini, Presiden Jokowi telah mengingatkan pemerintah daerah agar mengupayakan pembahasan anggaran bisa berjalan tepat waktu.

“Pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun akibat molornya pengesahan APBD diminta untuk tidak akan terulang,” kata Paris Jusuf.

Dengan cepatnya pembahasan APBD 2017, diharapkan pelaksanaan proyek fisik dan non fisik sudah bisa dimulai awal tahun. Sehingga ada keleluasaan waktu bagi pelaksanan proyek untuk memacu pekerjaan.

“Kami berharap tidak ada lagi keluhan soal mepetnya waktu pekerjaan sehingga mengakibatkan proyek tidak bisa diselesaikan dan mempengaruhi penyerapan anggaran,” pungkasnya. (rmb/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar