Hargo.co.id, GORONTALO – Hingga saat ini, sebanyak 51 ribu warga Kabupaten Gorontalo tak tercover oleh BPJS Kesehatan serta Jampersal. Kenyataan itu lantas memaksa anggota DPRD Kabupaten Gorontalo mendatangi Kementerian Kesehatan guna memperjuangkan nasib 51 ribu warga tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun, langkah tersebut dilakukan pada Rabu (23/02/20222) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase. Menurutnya, ini merupakan wujud kepedulian terhadap rakyat yang diberikan amanah memperjuangkan aspirasi.
“Kedatangan kami ke Kementerian kesehatan yakni memperjuangkan nasib 51 ribu warga Kabupaten Gorontalo yang tak tercover BPJS dan juga jaminan persalinan,” kata Syam T. Ase.
Pada kunjungan itu, pada legislator dari Kabupaten Gorontalo diterima langsung oleh Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat, Nadya Tarmizi. Ada beberapa poin yang diperoleh dari diskusi tersebut, pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo diminta untuk segera membuatkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Gorontalo untuk ditujukan ke Kementerian Kesehatan.
“Ini untuk menangani proses warga yang belum tertanggulangi oleh BPJS, terutama untuk ibu-ibu hamil saat melahirkan dan belum tertanggung oleh BPJS itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan DPRD,” kata Syam T. Ase.
Semoga saja Dinas Kesehatan langsung membuat surat, apalagi saat ini Bupati Gorontalo sedang berada di Jakarta. Harus segera diselesaikan karena warga tidak boleh tidak terlayani dengan kepesertaan BPJS, yang pasti DTKS terdapat masih ada 51 ribu warga. (***)
Penulis: Deice Pomalingo