Hargo.co.id, SULSEL – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan LPG 3 kilogram (kg), hingga dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
RDP yang digelar di Kantor Unit Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rabu (9/9/2026), dihadiri Ketua DPRD Sulsel bersama Komisi D. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait kondisi distribusi energi di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, Pertamina mengungkapkan adanya peningkatan kebutuhan BBM sekitar 10 hingga 15 persen sepanjang Juni-Agustus 2026.
Lonjakan tersebut disebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya aktivitas logistik, melebarnya disparitas harga, hingga indikasi peningkatan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut semakin terasa setelah terjadi perubahan harga pada 1 September 2026. Disparitas harga yang semakin lebar kemudian ikut berdampak terhadap meningkatnya antrean kendaraan, terutama untuk mendapatkan Solar di sejumlah SPBU.
Menghadapi kondisi itu, Pertamina melakukan sejumlah langkah penyesuaian. Salah satunya dengan menambah alokasi BBM sekitar 10-15 persen dari rata-rata penyaluran harian pada SPBU yang membutuhkan.
Penguatan distribusi juga dilakukan terhadap LPG 3 kg. Penyalurannya ditingkatkan hingga mencapai 130 persen dari kondisi normal guna menjaga ketersediaan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Pertamina juga menerapkan sistem marshalling di SPBU yang mengalami antrean panjang. Sistem tersebut dilakukan dengan mengarahkan kendaraan menuju SPBU lain yang kondisi antreannya relatif lebih landai.
Khusus di Kota Makassar, sebanyak 16 SPBU disiapkan untuk beroperasi selama 24 jam sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap BBM.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga diperketat. Pertamina mencatat telah memblokir sebanyak 6.023 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai dengan ketentuan.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 persen pemilik kendaraan yang mengajukan laporan untuk membuka kembali akses transaksi.
Pertamina juga memastikan realisasi penyaluran serta kuota BBM dan LPG secara rutin dilaporkan kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Persoalan ketepatan sasaran turut menjadi perhatian dalam pembahasan LPG 3 kg. Pertamina menemukan adanya indikasi penggunaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan di luar peruntukannya, termasuk untuk aktivitas pengairan pertanian.
Maka dari itu, pengawasan lintas sektor dinilai penting agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. A. Rachmatika Dewi, mengapresiasi langkah Pertamina dalam menindaklanjuti hasil RDP yang sebelumnya digelar pada 18 Agustus 2026.
Menurutnya, dari empat poin hasil RDP sebelumnya, tiga di antaranya telah dijalankan Pertamina.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pertamina. Dari empat hasil RDP tanggal 18 Agustus, tiga sudah dijalankan. Kami juga berharap seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengawasan agar penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi,” kata Rachmatika.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan Pertamina terus menyesuaikan pola distribusi dan pelayanan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Ia memastikan ketersediaan stok BBM maupun LPG tetap aman, sembari meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Stok BBM dan LPG kami pastikan aman dan mencukupi. Berbagai langkah penguatan terus kami jalankan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujar Lilik.
Pertamina juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kendala pelayanan maupun dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.(Rls)
