Kamis, 2 Februari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Syam T. Ase: Kebijakan Kemenkeu Tak Pro Daerah

Oleh Berita Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 24 Januari 2023 | 12:05 Tag: , , ,
  Syam T. Ase. (Dok. Pribadi)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tentang  Peraturan Menteri Keuangan (Permenku) nomor  212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 sangat tak pro daerah.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor) ketika diwawancarai sejumlah wartawan, selasa (24/1/2023).

banner 728x485

Menurut aleg dari PPP itu, kebijakan Kemenkeu hanya bisa membuat pemerintah daerah repot.

“Terkait DAU peruntukan membuat daerah kalang kabut, karena keluarnya PMK 212 ini setelah APBD tahun 2023 diketuk. APBD sudah disahkan dengan struktur keuangan yang sudah kita lakukan tentunya agak kerepotan, karena sudah disusun dan tiba-tiba keluar PMK 212 yang tentunya kita harus kembali menyesuaikan struktur APBD yang sudah disahkan dan dievaluasi gubernur dan itu berlaku seluruh daerah,” ungkap Syam.

Lanjut dikatakan Syam, bukan hanya PMK 212 yang membuat daerah repot, revisi PP nomor 18 sampai hari ini PP nomor 1 tak sesuai dengan apa yang sudah diperjuangkan dan diskusikan dengan Kemenkeu dan Kemendagri. Justru, kata Syam, tidak mencerminkan keadilan bagi anggota DPRD se Indonesia.

“Karena posisi DPRD sampai saat ini tak jelas masuk kategori mana, pejabat negara tidak dan saat bahas pejabat daerah pun tidak ada yang mengatur akan hal itu. Sehingga ini penting untuk pressure pemerintah pusat, karena bicara penyelenggaraan daerah  antara eksekutif dan legislative, eksekutif dalam hal ini bupati adalah pejabat negara, tetapi legislative tidak masuk pejabat negara,” tandas Syam.

“Itu juga yang menjadi persoalan sampai hari ini yang harus kita perjuangkan ke tingkat pusat dan berharap, pemerintah pusat beri ruang lebih besar untuk daerah menentukan kebijakan daerah,”tandas Syam.

Atas adanya hal ini,  Syam yang juga Wakil Sekjen dan Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) akan melakukan konsolidasi kepusat.

“Kami sementara melakukan konsolidasi dengan DPRD lainnya dibagian Indonesia Timur, terkait aturan yang keluar dari kementrian keuangan yang terkesan mempersulit daerah,” pungkasnya.(*)

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 50 times, 1 visits today)

Komentar