Senin, 17 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Dapat Lapak di Pasar Kayubulan, Pedagang Mengadu ke DPRD 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 14 Januari 2022 | 02:05 AM Tag: , , ,
  Pedagang Pasar Kayubulan saat mendatangi DPRD. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Gara-gara tak dapat lapak di Pasar Kayubulan, Limboto, sejumlah pedagang mengadu ke DPRD Kabupaten Gorontalo. Tak tanggung-tanggung, para pedagang ini datang bersama kuasa hukumnya, yakni Sugianto Hadji Ali.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale dan anggota DPRD Syarifudin Bano. Mereka akan meminta pertanggungjawaban atas janji Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gorontalo terhadap nasib para mereka. Maklum, mereka sudah tidak mendapatkan kembali lapak. 

Padahal kata Sugiarto, dalam perjanjian para pedagang yang direlokasi dari lapak-lapak mereka akan dikembalikan setelah proses perbaikan selesai. Namun pada kenyataannya, beberapa pedagang sudah tidak kembali ke tempat itu dan malah dikeluarkan tanpa alasan jelas.

“Sehingga kami datang ke DPRD untuk agar kiranya dapat mengklarifikasi persoalan ini melalui rapat dengar pendapat. Kami meminta agar pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya instansi terkait untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini,” tutur Sugiarto.

Menurut Sugiarto, persoalan yang dihadapi oleh para pedagang Pasar Kayubulan yang telah dikeluarkan tidak bisa dianggap remeh karena ini menyangkut hajat hidup mereka. 

“Seharusnya pemerintah lebih tahu bagaimana seseorang bila kehilangan, pasti kecewa dan sakit hatinya ada. Apalagi ini kehilangan tempat dia berusaha disaat pandemi Covid-19 seperti ini, pasti kecewa,” ucap Sugiarto. 

Nasir Potale menjelaskan, pihaknya telah menerima aspirasi para pedagang pasar tradisional kayubulan yang direlokasi karena akan rehab, namun setelah selesai direhab, para pedagang tersebut sudah tidak bisa menempati lapak mereka. Nasir mengaku, akan berkoordinasi dengan Komisi II untuk mengagendakan  rapat dengar pendapat. 

“Bahkan penyampaian mereka, perintah bupati agar mereka bisa menempati lapak itu tidak diindahkan oleh Kadis (Kepala Dinas) Perindag. Saya akan berkoordinasi dengan Komisi II untuk menggelar RDP gabungan,” tandas Nasir. 

Sementara itu Ketua Komisi ll, Ali Polapa saat dihubungi mengatakan nanti akan menjadwalkan agenda tersebut setelah dirinya pulang dari Bimtek partai, karena saat ini dirinya masih berada diluar daerah. 

“Nanti akan kami jadwalkan dan saya siap mediasi, karena memang itu adalah tupoksi komisi ll sebagai mitra dari Disperindag,” tegas Ali. 

Dirinya juga mengakui jika selain sudah menerima laporan dari Aleg Nasir Potale, juga sudah menerima data dari Disperindag terkait masalah tersebut. 

“Bahkan ada pedagang yang tidak pernah membayar retribusi bertahun tahun dan juga sudah mendapatkan lapak di sejumlah pasar dan inilah yang akan coba dimediasi oleh komisi ll nanti guna mendapatkan solusi terbaik,” tandas Ali.   

Secara terpisah Kepala Dinas Perindag Gusti Tomayahu mengakui memang setelah dilakukan pembenahan kembali pada pasar tersebut mengalami jumlah petak yakni berjumlah 17 dan memang banyak yang bermohon sesuai prosedur dan dinas melakukan peninjauan seperti usahanya, benar-benar pedagang dan kami memutuskan tidak karena pilih kasih tetapi benar-benar sudah sesuai prosedur. 

“Sehingga tidak ada pilih kasih kepada pedagang, semua sudah sesuai prosedur,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 19 times, 1 visits today)

Komentar