Hargo.co.id, GORONTALO – Rencana Pimpinan DPD II Partai Golkar membentuk tim 7 untuk mengevaluasi kerja-kerja kader sebagai tindak lanjut perintah Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie, akhirnya ditanggapi Suharsi Igirisa. Sebagai salah satu kader yang dikabarkan akan menerima punishmen partai, Suharsi pun menganggap dirinya hingga hari ini belum melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan partai.
Ditemui, Senin (15/5/2023). Suharsi pun menjelaskan ihwal ketidak hadirannya pada prosesi pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Golkar di KPU Kabupaten Pohuwato, pada Ahad (14/5/2023), kemarin. Selain menganggap tak diundang oleh partai, dirinya merasa tidak bisa serta merta menghadiri agenda tersebut dikarenakan posisinya sebagian dari eksekutif.
“Tidak hadir itu karena tidak diundang. Ibu juga walaupun ibu ada ibu tentu tidak bisa hadir, karena kita kan ekskutif, biar kami ada tapi kami tidak bisa hadir,” jelasnya.
Disinggung perihal rencana Partai Golkar yang akan membentuk tim 7 untuk mengevaluasi kerja-kerja kader Partai termasuk dirinya, Suharsi pun merasa tidak pernah membuat kesalahan-kesalahan sehingga harus diberikan surat peringatan.
“Mana SP1. Apa yang di inikan, saya tidak merasa apa yang saya langgar,” tegasnya seraya menambahkan.
Perihal keikutsertaan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Gerindra, dirinya hanya merasa bahwa sebagai orang tua tentu dirinya hanya bisa mendoakan apa yang terbaik yang menurut putranya tersebut baik. Terlebih dijelaskan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato itu, Putranya yang notabene sudah berkeluarga sudah tentu harus menentukan pilihan hidupnya.
“Dia kan sudah ada keluarga, dia sudah punya anak, punya istri, punya keluarga, dia sudah bisa menentukan arah hidupnya sendiri mau kemana. Tidak bergantung ke orang tua lagi. Orang tua ini cukup mendoakan. Dia kan sudah pisah dari ibu punya keluarga,” tambah Suharsi.(*)
Penulis: Riyan Lagili