Hargo.co.id, GORONTALO – Transparansi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saat ini masih belum maksimal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Deasy S.M Datau saat berbincang dengan awak media ini, beberapa waktu kemarin.
“Terhadap pengelolaan APBD, tentu kita masih perlu untuk lebih maksimal lagi untuk melakukan pengawasannya,” ungkap Deasy saat itu.
Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua DPC PDIP Gorut tersebut, pihaknya saat ini memang telah berkomitmen untuk melakukan secara maksimal. Hanya saja, kata dia, hal tersebut harus juga ditunjang oleh beberapa hal.
“Seperti halnya terhadap transparansi pengelolaan APBD itu sendiri, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi atau dilakukan oleh eksekutif secara sepihak, tanpa diketahui oleh kami di legislatif,” tegasnya.
Memang apa yang dikatakan oleh Deasy tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, saat pembahasan APBD 2023, DPRD sempat kecolongan terhadap satu atau dua mata anggaran yang menurut informasi pada saat pembahasan item anggaran atau program tersebut tidak masuk dalam pembahasan atau tidak ada sama sekali. Setelah evaluasi dari pemerintah provinsi selesai, pihak DPRD terutama Basan Anggaran (Banggar) juga kaget mata anggaran tersebut tiba-tiba sudah ada, bahkan ramai juga pemberitaan melalui media terkait hal tersebut.
Berangkat dari pengalaman tersebutlah, Deasy bersama aleg lainnya membangun komitmen untuk melakukan pengawasan secara maksimal.
“Hanya saja kami masih terkendala dengan beberapa hal yang prinsip, namun menurut hasil kajian dan juga konsultasi dengan beberapa lembaga, itu dapat kami lakukan, hanya saja belum jalan,” ujarnya.
Menurut Deasy, untuk tujuan Gorut lebih baik lagi, maka pihaknya akan menyerah ke kementerian terkait untuk mempertanyakan dan juga berkonsultasi atas hal yang dimaksud tersebut.
“Tentu tindakan yang kami ambil ini demi kemajuan daerah, bagaimana pengelolaan anggarannya lebih maksimal, terutama bentuk transparansinya,” jelasnya.
Sehingga kedepan, ketika ada persoalan terhadap pengelolaan Anggaran, itu sudah diketahui secar bersama, bukan nanti ada masalah, baru dibawa ke legislatif.
“Namun segala bentuk persoalan itu jelas, diketahui bersama dan dicarikan solusinya secara bersama juga. Bukan nanti ada masalah baru kita di DPRD dilibatkan” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius Budiman