Hargo.co.id, GORONTALO – Memasuki akhir triwulan pertama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Gorut, belum ada yang melaksanakan kegiatan fisik.
Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi III DPRD Gorut, Windra Lagarusu usai rapat Komisi III
dengan mitra kerja terkait dengan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini.
“Terkait dengan realisasi anggaran pada triwulan pertama ini, rata-rata OPD belum ada kegiatan fisik yang berjalan,” ungkapnya.
Menurut Windra, dari penjelasan OPD yang menjadi fokus atau terdampak efisiensi yakni pertama perjalanan dinas, kemudian konsumsi dan ATK.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk realisasi anggaran yang ada saat ini dalam triwulan pertama sesuai dengan penjelasan yang kami terima yakni pada belanja rutin pegawai, kemudian belanja makan dan minum serta ATK dan lainnya.
Ada hal yang menarik dalam pembahasan bersama OPD mitra tersebut, yakni terkait dengan BPJS
yang menjadi beban APBD ternyata belum terbayarkan selama tiga bulan berjalan ini.
“Hal ini dikhawatirkan akan berimbas kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan BPJS,” tegasnya.
Pasalnya, ketika telah menunggak tiga bulan otomatis tidak akan bisa dilayani, karena tidak dicover pembayarannya akibat dari belum disetor oleh pemerintah daerah.
Yang berikut masalah di dinas kesehatan itu adalah soal TPK (Tenaga Penunjang Kegiatan).
Di OPD tersebut, ada dokter yang sampai hari ini belum diadakan kontrak kerja karena adanya edaran Menpan RB
yang tidak memperbolehkan ada lagi tenaga kontrak atau sebutan lainnya.
“Dan itu menjadi problem sekarang sehingga takutnya ini akan berimbas ke pelayanan kesehatan di rumah sakit,” tandasnya.(Alosius)
