Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk dibahas lebih lanjut.
Usulan tersebut diserahkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili dalam Rapat Paripurna ke-100, Rabu (12/8/2026).
Gusnar mengatakan perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan yang berkembang. Sejumlah program dinilai perlu dioptimalkan melalui penyesuaian anggaran.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah peternakan. Pemprov mendorong program inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi sapi di tengah tingginya harga ternak dan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah menyediakan sapi secara langsung.
“Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” ujar Gusnar Ismail.
Sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui rencana pengadaan alat pengering jagung atau dryer.
Fasilitas tersebut diharapkan membantu petani mendapatkan kualitas jagung yang lebih baik sehingga hasil panen dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan yang dinilai strategis dan memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan 2027.
Beberapa di antaranya pembangunan apron Bandara Djalaluddin Tantu, kelanjutan Bendungan Bulango Ulu, serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Gubernur Gusnar Ismail menyebut Bendungan Bulango Ulu ditargetkan selesai dan mulai digenangi tahun ini. Kehadiran bendungan tersebut diharapkan membuka sumber air baku baru bagi masyarakat di tiga daerah.
Menurutnya, pengisian Bendungan Bulango Ulu membutuhkan dua musim hujan. Potensi tersebut kemudian akan mendukung rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional oleh pemerintah pusat.
“Yang diminta kepada kita adalah menyiapkan lahan. Ini yang perlu kita siapkan,” katanya.
Pemprov juga menyiapkan penambahan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango. Dari kebutuhan lahan sekitar tujuh hektare, pemerintah daerah telah menawarkan tiga hektare. Kekurangan lahan menjadi salah satu pekerjaan yang akan dituntaskan.
Di sisi lain, kebutuhan perbaikan jalan turut mengemuka dalam pembahasan perubahan anggaran. Gubernur Gusnar menyebut tingginya aspirasi masyarakat menjadi dasar pemerintah mengusulkan anggaran pemeliharaan jalan.
“Di tengah kita membahas ini, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan sangat tinggi. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan,” ujarnya.
Usulan perubahan APBD tersebut mendapat respons positif dari seluruh delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo. Seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan hingga penetapan perubahan APBD 2026.(Rls)
