Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah tidak boleh menjadikan banyaknya proyek fisik sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menghadirkan keadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga.
Pesan tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus saat membuka Dialog Kebangsaan Tingkat Kabupaten Gorontalo 2026 di Kasmat Lahay Convention Center (KLCC), Limboto, Selasa (20/10/2026).
Di hadapan peserta dialog, Tonny mengingatkan bahwa Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak cukup sekadar dihafalkan atau dijadikan simbol, tetapi mesti diterapkan dalam kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta kehidupan bermasyarakat.
“Pancasila harus menjadi kompas moral sekaligus orientasi etik dalam setiap aspek kehidupan kita,” tegas Tonny Junus.
Menurut dia, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting dalam mewujudkan agenda restorasi Kabupaten Gorontalo. Upaya tersebut tidak sebatas memperbaiki infrastruktur atau mengejar target pembangunan fisik, tetapi juga menuntut keberanian mengevaluasi kebijakan, membenahi kekurangan, dan meninggalkan pola kerja yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan itu, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak pembangunan yang dapat kita wujudkan, melainkan juga tentang seberapa besar manfaat pembangunan itu dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Tonny juga mengingatkan bahwa nilai kebangsaan menghadapi tantangan serius, mulai dari intoleransi, korupsi, diskriminasi, hingga penyebaran informasi palsu. Persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah.
Keluarga, sekolah, tokoh agama, dan tokoh adat dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Keluarga menjadi ruang pertama pembentukan karakter, sedangkan sekolah dan lingkungan sosial berperan memperkuat sikap toleran, kepedulian, serta semangat persatuan di tengah keberagaman.
Untuk itu, penguatan ideologi Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya saling menghormati dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam pelayanan pemerintah.
Dialog kebangsaan tersebut diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Ideologi. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI, Prof. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag., sebagai narasumber utama.
Mengangkat tema kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila untuk restorasi Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan,
kegiatan itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh perempuan, para camat, serta perwakilan organisasi perempuan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap lahir gagasan konkret untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila
ke dalam kebijakan dan praktik kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(Adv)
