Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menepis anggapan bahwa rotasi dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sarat kepentingan kelompok maupun kedekatan pribadi.
Ia memastikan, seluruh pejabat yang dilantik mendapatkan kepercayaan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan karena faktor hubungan dengan kepala daerah.
Penegasan itu disampaikan Adhan saat melantik 66 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Jumat (5/6/2026).
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Adhan Dambea menegaskan dirinya tidak mengenal istilah “orang dekat” dalam urusan penempatan jabatan.
Bagi Adhan, satu-satunya kelompok yang layak disebut dekat dengan dirinya adalah mereka yang memiliki kemauan bekerja dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tidak ada orang saya. Orang saya adalah orang yang mau bekerja. Kalau tidak mau bekerja, tentu tidak akan dipertahankan,” tegas Adhan Dambea.
Ia juga membantah adanya praktik titipan dalam proses pelantikan tersebut. Bahkan, menurutnya, Surat Keputusan (SK) pelantikan baru ditandatangani beberapa saat sebelum prosesi berlangsung.
“Saya tidak pernah menitip nama siapa pun. SK-nya saja baru saya tanda tangani tadi. Jadi jangan berpikir ada orang-orang tertentu yang sudah disiapkan sejak awal,” ujarnya.
Adhan meminta seluruh aparatur sipil negara menghentikan spekulasi bahwa promosi jabatan ditentukan oleh faktor kedekatan dengan pimpinan.
Menurutnya, ukuran utama yang digunakan pemerintah adalah kemampuan bekerja, loyalitas terhadap tugas, serta komitmen dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki konsekuensi yang harus dijawab dengan kinerja. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera menunjukkan hasil kerja dan tidak terlena dengan status maupun posisi yang diperoleh.
“Jabatan itu amanah. Yang dinilai bukan seberapa lama menduduki jabatan, tetapi apa yang sudah dikerjakan untuk masyarakat,” katanya.
Dalam arahannya, Adhan Dambea kembali mengingatkan bahwa birokrasi hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Ia menginginkan seluruh jajaran pemerintah membangun budaya kerja yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan sampai masyarakat yang melayani pejabat. Kitalah yang harus melayani masyarakat. Itu yang harus dipahami,” tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap kinerja aparatur akan terus dilakukan.
Bagi pejabat yang mampu bekerja dan menunjukkan hasil, kesempatan untuk berkembang terbuka lebar. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu memenuhi tuntutan kinerja harus siap tergeser dari jabatan yang diemban.(Adv)
