Gorontalo

Aktivasi IKD Bakal jadi Syarat Pengurusan Administrasi Kependudukan

×

Aktivasi IKD Bakal jadi Syarat Pengurusan Administrasi Kependudukan

Sebarkan artikel ini
Aktivasi IKD Bakal jadi Syarat Pengurusan Administrasi Kependudukan
Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data saat menghadiri Rakorev penerapan IKD yang diikuti Dinas Dukcapil kabupaten kota se Provinsi Gorontalo. (Foto: Dukcapil)

Hargo.co.id, GORONTALO – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi syarat bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Dukcapil.

Berita Terkait:  Bahas Persiapan Pilkada 2024, Forkopimda Provinsi Gelar Rapat

badan keuangan

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo, Amran Pahrun, Selasa (30/4/2024).

Dirinya menjelaskan, hal tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penerapan IKD yang di gelar bersama Dukcapil kabupaten kota se Provinsi Gorontalo.

Berita Terkait:  Disdukcapil PMD Provinsi Gorontalo akan Evaluasi Penerapan IKD

badan keuangan

“Ini merupakan salah satu Rapat hasil Rakor pada Senin (29/4/2024) bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo,” kata Amran.

“Salah satu hasil rapat tersebut adalah mensyaratkan aktivasi IKD bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di kantor dukcapil,” tambahnya.

Berita Terkait:  Disdukcapil PMD Provinsi Gelar Rakorev Penerapan IKD

Kendati demikian, kata Amran Pahrun, persyaratan tersebut baru berlaku untuk masyarakat yang sudah memiliki smartphone.

Example 300250

Amran menabahkan, pihaknya juga akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait aktivasi IKD. Dimana, sosialisasi tersebut akan dilakukan secara masif, baik melalui media massa maupun media sosial.

Berita Terkait:  Gelar Pemeran UMKM dan Pelayanan Publik, Pemprov Apresiasi Kanwil Kemenkumham

“Jadi selain sosialisasi melalui media massa maupun media sosial, kami juga akan melakukan ‘jemput bola’ di lingkungan instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, perguruan tinggi maupun masyarakat umum,” tandasnya.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis 

Berita Terkait:  Terkait Penindakan 4 WNA di Pohuwato, Disnakertrans Apresiasi Kantor Imigrasi Gorontalo



hari kesaktian pancasila