Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan pemetaan terhadap program kegiatan yang akan dirasionalisasi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran saat ditemui sejumlah awak media untuk dimintai keterangannya terkait dengan hasil pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka mengetahui kondisi keuangan daerah yang berlangsung baru-baru ini.
Roni menjelaskan, peringatan terkait dengan rasionalisasi yang disampaikan tersebut, merupakan jalan satu-satunya terhadap pelaksanaan program yang tidak ada uangnya. Sebab, kata Roni, saat ini pemerintah daerah tengah dalam kondisi maksimal dalam rangka mensuport kegiatan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini berbeda dari tahun sebelumnya, dan ini agak cepat,” katanya singkat.
Akan tetapi, kata Roni, DPRD dalam rangka pengawasan mengetahui bahwa ada kurang lebih Rp. 40 miliar anggaran yang dipersiapkan sebagai anggaran defisit yang akan ditutupi oleh Silpa.
“Nah sekarang kami ingin mengetahui apakah silpa itu ada atau tidak, walaupun penggunaannya nanti sesuai hasil audit BPK,” kata Roni.
Menurut Roni, pihaknya ingin melihat berapa jumlah silpa dari hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK. Apakah sejumlah Rp. 40 miliar atau tidak. Lanjut dikatakan oleh Roni, jika seandainya silpa sampai Rp. 40 miliar, maka program kegiatan yang dipacu bisa terlaksana. Sebaliknya, jika hanya Rp. 20 miliar silpanya, maka program tidak bisa terlaksana.
“Berarti ada program kegiatan yang tidak ada uangnya. Dan jalan satu-satunya adalah rasionalisasi. Maka kita mengingatkan ke pemerintah daerah segera mapping program-program kegiatan yang akan dirasionalisasi,” tandas Roni Imran.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman