Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang sinergi pendanaan dan kerja sama pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Rapat harmonisasi tersebut berlangsung di ruang rapat perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran.
Rapat tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan substansi regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, memaparkan latar belakang penyusunan Ranpergub.
Ia menjelaskan bahwa PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat strategis bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diterapkan mekanisme opsen PKB dan opsen BBNKB yang juga menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan adanya kebijakan opsen ini, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelas Danial.
Ia mengungkapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Gorontalo masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak baru mencapai sekitar 40,6 persen.
Melalui Ranpergub tersebut, Pemprov Gorontalo mendorong berbagai bentuk sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Di antaranya melalui sosialisasi bersama pajak kendaraan bermotor, operasi kepatuhan kendaraan,
pengembangan layanan Samsat, pemanfaatan data kendaraan bermotor, hingga penguatan layanan berbasis digital.
Diharapkan regulasi ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, serta opsennya bagi daerah.
Melalui proses harmonisasi tersebut, Pemprov Gorontalo berharap Ranpergub ini dapat disempurnakan
sehingga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi instrumen efektif
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.(Rls)
