Rabu, 1 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pengelolaan Keuangan, Peran Sekda dan Inspektur Diperkuat

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 31 Januari 2018 | 12:17 PM Tag: , , ,
  

GORONTALO, Hargo.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali mengingatkan dua daerah di Provinsi Gorontalo untuk dapat segera memperbaiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) tahun 2016.

Pasalnya dua daerah yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) turut predikat dari sebelumnya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecuali, di tahun anggaran 2016, keduanya menkjadi wajar dengan pengecualian (WDP).

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz usai memberikan kuliah kuliah di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), kemarin (30/1) mengungkapkan standar pemeriksaan keuangan negara sudah ada dan sudah diketahui masing-masing daerah, termaksud semua daerah di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keuangan negara dikelola untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan itu keuangan negara wajib dikelola secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Salah satu indikator dari keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah opini atau pendapat atas laporan keuangannya. Opini merupakan refleksi dari kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran dari kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Untuk Gorontalo ada dua ditahun kemarin turun peringkatnya dari WTP menjadi WDP. Nah, ini menjadi tugas berat dari pemerintah daerah itu sendiri dalam memperbaiki usulan yang diberikan tersebut. Dan BPK Perwakilan Gorontalo harus memeriksa dengan teliti perbaikan itu,” ucap mantan Ketua BPK RI itu.

Menurutnya bahwa perbaikan tersebut berpengaruh pada perolehan opini di tahun anggaran berikutnya. Apalagi sudah ada perubahan sistem Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari cash basis menjadi accrual basis.

Nah, untuk tahun 2017, baru akan dilakukan pemeriksaan, yang pada saat ini laporan keuangannya masih disusun masing-masing pemerintah daerah. “Kalau ada perbaikan bisa naik, kalau tidak ada bisa jadi akan turun dan hasilnya akan semakin buruk bagi daerah itu. Sehingga tolong diperhatikan betul rekomendasi BPK di tahun sebelumnya,” terang Harry.

Sementara yang sudah berulang kali meraih Opini WTP menurut Harry Azhar bahwa mereka komitmen dan terus menjaga torehan opini tersebut. Sebab itu berpengaruh ke semau aspek, salah satunya kesejahteraan dari masyarakat. “Mereka sudah tahu apa-apa yang harus dikerjakan. Paling penting yang saya tekankan adalah selain peran dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan wakilnya.

Pimpinan daerah harus menguatkan peran dari pejabat paling penting menurut saya, yaitu Sekretariat Daerah dan Inspektur. Ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan menjaga pengelolaan keuangan daerah tersebut,” tandasnya.(ndi/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar