“Ingin berbuat sesuatu kadang terbentur dengan peraturan Kemendagri. Situasi itu lebih diperparah dengan kurang memadainya informasi mengenai aktifitas personal dan kelembagaan DPRD kepada publik,†jelasnya.
“Sehingga ada kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat yang jadi sorotan adalah DPRD. Anggota DPRD kerjanya apa sih?. Padahal pemerintah daerah juga ikut bersama-sama membahas kebijakan itu,†jelasnya.
Penerapan parlemen moderen diharapkan bisa menjembatani persoalan yang dihadapi oleh DPRD melalui penguatan kelembagaan agar lebih transparan dan akuntabel.
Khusnul mengatakan, ada tiga indikator parlemen moderen. Pertama, pemanfaatan informasi teknologi (IT) secara maksimal untuk mempublikasikan dinamika yang terjadi di DPRD.
“Publikasi atas kejadian yang terjadi dalam rapat-rapat di DPRD penting sekali. Karena DPRD bukan lembaga yang mengeksekusi kebijakan. Tapi yang merumuskan kebijakan.
Jadi perdebatan yang terjadi dalam rapat-rapat pembahasan perlu untuk diketahui masyarakat. Agar publik bisa mengetahui sejauh mana kerja anggota DPRD.
Apakah vokal berbicara atau malah banyak diam,†ujar Khusnul. “Di parlemen Australia tiga jam setelah rapat, apa yang terjadi dalam rapat bisa diketahui publik lewat website parlemen Australia,†sambungnya.
Penguasaan IT oleh anggota DPRD menjadi sangat penting ditengah pesatnya kemajuan IT saat ini. Karena bisa mempermudah interaksi anggota DPRD dengan masyarakat.