Hargo.co.id PUNCAK BOTU – Desentralisasi anggaran untuk pemerintah desa yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana amanat Undang-undang desa, mulai memunculkan dampak ketimpangan pembangunan antara desa dan kelurahan.
Desa yang mendapatkan anggaran punya keleluasaan untuk membangun infrastruktur dan menaikkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara kelurahan yang tidak mendapatkan porsi anggaran seperti desa, masih bergelut dengan persoalan pembangunan dengan alasan klasik yaitu keterbatasan anggaran.
Potret ketimpangan itu ditemukan Komisi IV saat melakukan kegiatan monitoring penanganan penyakit menular di Kabupaten Pohuwato, belum lama ini.
Anggota Komisi IV, Jasin Usman Dilo mengemukakan sejumlah kelurahan yang ada di kabupaten Pohuwato mulai mengeluhkan sulitnya melakukan pengembangan dan pemberdayaan pada sektor kesehatan di wilayahnya, seperti terkait sejumlah program kegiatan untuk meminimalisir Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). Karena, terbentur anggaran.
“Program penanggulangan AKI dan AKB di kabupaten Pohuwato, telah dilakukan oleh sejumlah desa dengan memanfaatkan dana desa. Kegiatan yang dilakukan seperti pemberian gizi yang baik, serta sejumlah suplemen tambahan pada ibu hamil dan menyusui, serta anak bayi. Tapi ada 3 kelurahan yang ada di kabupaten Pohuwato, program-program seperti ini tidak bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran.” ungkap Jasin Usman Dilo.
Diakui oleh Jasin, bahwa memang terkait dana desa ini memang sesuai peruntukannya hanya untuk pemerintahan dengan struktur desa.
“Olehnya, terkait pengembangan dan pemberdayaan sektor kesehatan yang dibutuhkan pemerintah kelurahan di kabupaten-kabupaten, yang mayoritas lebih banyak pemerintahan dengan struktur desa, kami mengharapkan, dukungan dan partisipasi dari dinas dan instansi terkait, kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mengupayakannya,” harap politisi PKS ini. (rmb/hargo)