Hargo.co.id, GORONTALO – Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Marisa, kembali disoroti Ketua Badan Kehormatan DPRD, Yunus Abdullah Usman. Hal ini menyusul ketidak hadiran Pinca BRI Marisa, Abdul Muis Pali, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (16/1/2023).
Tak hanya dinilai tak menghargai lembaga DPRD sebagai Mitra sejajar pemerintah daerah dan lembaga pengawasan yang secara sah diakui oleh konstitusi, Pinca BRI Marisa juga dinilai tak becus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari dugaan penganiayaan hingga polemik distribusi kartu tani yang tentu menurutnya sangat merugikan petani Pohuwato.
“Ada banyak persoalan yang menyangkut hajat banyak orang, terutama masalah kartu tani yang baru-baru ini. Petani kita sangat dirugikan karena distribusinya lambat dari pihak BRI. Banyak masalah lain yang mengindikasikan ketidakmampuan seorang pimpinan dalam menyelesaikan masalah. Terlepas dari sikap dia (Pinca BRI) yang terkesan acuh dengan undangan DPRD. Sudah tiga kali loh kami memberikan undangan RDP tapi tak juga dihiraukan. Padahal menyangkut masalah orang banyak,” ujarnya, Selasa (17/1/2023).
Geram dengan sikap serta ketidakmampuan Pinca BRI dalam menyelesaikan masalah, Politisi PKB dapil Lemito, Wanggarasi, Popayato grup ini, meminta agar jajaran Direksi Bank BRI di Gorontalo maupun pusat untuk segera mengganti Pinca BRI Marisa. Jika tidak, tegas Yunus. DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah akan merekomendasikan untuk pemberhentian kerjasama Pemda dengan BRI dalam bentuk apapun.
“Kami minta untuk diganti segera. Pimpinan BRI di pusat harus segera memberi tindakan. Jika pimpinan pusat juga acuh atau tak mengindahkan permintaan kami selalu wakil masyarakat Pohuwato. Kerjasama Pemda dengan BRI harus dihentikan saja. Karena percuma juga ketika kita menjalin kerjasama tapi justru merugikan daerah,” pungkas Yunus dengan tegas.(*)
Penulis: Riyan Lagili