Hargo.co.id, GORONTALO – Upaya mencegah dan menanggulangi perilaku penyimpangan seksual di Kota Gorontalo mulai diarahkan pada pola penanganan yang lebih terpadu.
Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Strategi Perumusan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (SIGAP P4S).
Strategi ini tidak menempatkan persoalan tersebut sebagai tanggung jawab satu instansi semata. Sebaliknya, SIGAP P4S dirancang sebagai kerangka kebijakan yang melibatkan berbagai unsur sesuai peran dan kewenangannya.
Pemerintah daerah, keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh agama hingga aparat penegak hukum dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.
Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Ainsyah Kadir, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan pendekatan bersama, terutama karena berkaitan dengan aspek keluarga, pendidikan, sosial, perlindungan anak hingga penegakan hukum. v
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh DPPKBP3A sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk membangun sistem pencegahan yang terpadu, berbasis data dan berkelanjutan,” ujar Ainsyah.
Menurutnya, SIGAP P4S akan diarahkan untuk memperkuat berbagai fondasi pencegahan, mulai dari ketahanan keluarga, pengasuhan positif, perlindungan perempuan dan anak hingga edukasi kepada masyarakat.
Penguatan juga mencakup optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA),
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),
jejaring layanan serta pengembangan data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Di tingkat lintas sektor, perangkat daerah lainnya diharapkan menjalankan fungsi masing-masing. Bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketertiban umum, kepemudaan hingga literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi tersebut.
Perguruan tinggi pun didorong mengambil peran melalui riset, kajian dan analisis kebijakan. Dukungan akademisi diharapkan dapat memastikan program yang dirumuskan pemerintah memiliki landasan data dan bukti yang kuat.
Sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat dan media juga diharapkan ikut memperkuat edukasi publik, pengawasan sosial serta penyebarluasan informasi yang aman dan ramah bagi anak.
Dengan pola tersebut, SIGAP P4S ditargetkan tidak berhenti sebagai program sektoral DPPKBP3A.
Strategi ini diarahkan menjadi bagian dari tata kelola kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo
dalam membangun lingkungan yang aman, sehat dan ramah anak.
Ainsyah menegaskan, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kemauan seluruh pihak untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi bagaimana semua pihak mengambil bagian sesuai kewenangannya. SIGAP P4S harus menjadi gerakan bersama untuk mencegah sejak dini, melindungi yang rentan, memperkuat keluarga dan membangun generasi muda Kota Gorontalo yang sehat, aman, berkarakter dan berdaya,” tegasnya.(Adv)
