Jumat, 7 Oktober 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gorontalo Langganan WTP, BPK Jamin Bersih Suap

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Senin, 29 Mei 2017 | 13:25 Tag: ,
  

GORONTALO, hargo.co.id – Terbongkarnya kasus dugaan jual beli pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), cukup mengejutkan publik termasuk di Gorontalo.

Pasalnya Gorontalo termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang pemerintah daerahnya baik di tingkat provinsi dan kabupaten-kota seringkali mendapatkan opini WTP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berulang kali mendapatkan opini BPK tersebut. Bahkan pada 2013,2014 dan 2015 Pemprov berturut-berturut mendapatkan opini WTP. Kabupaten Gorontalo bahkan tujuh kali meraih WTP dengan meraih WTP untuk pengelolaan keuangan 2016.

Sementara kabupaten Bone Bolango tercatat empat kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Pemkot Gorontalo tiga kali berturut-turut meraih opini WTP. Daerah-daerah lain seperti Boalemo, Pohuwato dan Gorut juga pernah meraih opini WTP saat seluruh pemda di Gorontalo 100 persen mendapatkan penilaian tersebut pada 2015.

Terkait dengan praktek suap ‘wtp’ yang belakangan mengemuka, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI Sjafrudin Mosii menjamin opini WTP yang diberikan untuk Gorontalo benar-benar bersih dari praktek suap. Termasuk daerah-daerah yang ada di provinsi lain.

“WTP di wilayah (daerah.red) jauh dari jual beli predikat WTP. Mekanisme kita sangat ribet. Sehingga sulit bagi daerah untuk membeli predikat WTP. Semuanya berproses baik dari tingkat BPK perwakilan sampai ke BPK pusat,” ucap Sjafrudin Mosii yang juga putra Gorontalo itu, saat diwawancarai semalam.

Sjafrudin yang bertanggung jawab membawahi audit di 17 provinsi di Indonesia Timur (termasuk Gorontalo) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan serta Badan POM itu menambahkan, untuk meraih WTP, maka ada beberapa tahap yang dilalui.

“Kita ada beberapa review yang harus dilalui. Jadi ada review tim pemeriksa yang akan dilaporkan ke BPK Perwakilan. Kemudian dari BPK Perwakilan ini mereka akan mereview lagi, apakah daerah ini layak WTP atau tidak,” jelasnya.

“Setelah review dari BPK perwakilan selesai, mereka akan mengajukan ke BPK RI. Tugas kita disini tidak langsung memberikan penetapan bahwa daerah ini WTP. Namun kita review lagi. Ketika layak, barulah kita umumkan WTP ke masing-masing daerah melalui BPK perwakilan,” jelas Mosii. (ndi/rmb/hargo)

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar