Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail mendorong seluruh pihak terkait untuk membangun ekosistem bahan baku lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat evaluasi pelaksanaan MBG di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (6/11/2025).
Menurut Gusnar Ismail, dari 41 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang sudah disiapkan, baru 22 unit yang beroperasi.
Pemerintah menargetkan penambahan 19 SPPG hingga akhir Desember mendatang. Ia meminta agar perluasan program ini diikuti dengan kesiapan pasokan bahan pokok dari masyarakat lokal.
“Ketika jumlah SPPG bertambah, kebutuhan bahan baku juga meningkat. Karena itu, semua instansi harus sejak dini memetakan sumber pasokan dari daerah sendiri,” ujar Gusnar Ismail.
“Kita ingin sayur, beras, cabai, dan rempah berasal dari petani Gorontalo agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat,” tambahnya.
Gusnar Ismail juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap potensi inflasi pangan, terutama jika permintaan meningkat sementara pasokan terbatas.
Ia menugaskan Dinas Pertanian bersama Tim Penggerak PKK Provinsi untuk menyiapkan petani dan kelompok wanita tani sebagai penyedia bahan pokok MBG tahun 2026.
“Ibu-ibu PKK banyak mengelola kebun hortikultura. Kita dorong mereka jadi bagian dari rantai pasok MBG. Pemerintah menyiapkan alat dan lahan siap tanam, bahkan gratis. Tinggal kita pastikan SPPG mengambil bahan dari situ,” jelasnya.
Selain bahan nabati, Gusnar Ismail juga menyinggung rencana pengadaan susu sapi lokal sebagai sumber protein tambahan. Pemerintah sedang mempelajari adaptasi sapi perah di Gorontalo agar bisa memenuhi kebutuhan program tersebut secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie memaparkan hasil evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan MBG.
Ia menyebut bahwa hingga akhir tahun ini terdapat 41 SPPG yang telah beroperasi, namun sebagian vendor belum dapat melanjutkan pembangunan dapur karena kendala teknis.
“Pemerintah pusat menargetkan Februari 2026 semua dapur MBG sudah berfungsi penuh. Jadi, vendor yang sudah memiliki izin harus segera mempercepat pembangunan dapur,” ujar Idah Syahidah.
Idah juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi juru masak (chef) di dapur MBG untuk menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau chef belum tersertifikasi, pelayanan dan kualitas hidangan bisa terpengaruh. Evaluasi ini untuk memastikan semua proses aman, higienis, dan sesuai standar gizi,” tambahnya.
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.(Alw)
