Pemkot Gorontalo

Pemkot Gorontalo
Legislatif

Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA, Alhamid: Peluang Menang Pemkab Gorut Cukup Besar

×

Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA, Alhamid: Peluang Menang Pemkab Gorut Cukup Besar

Share this article
Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA, Alhamid: Peluang Menang Pemkab Gorut Cukup Besar
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Alhamid Otoluwa. (Antara)

Hargo.co.id, GORONTALO – Berdasarkan berbagai penjelasan yang disampaikan dalam rapat evaluasi terkait dengan persoalan pengelolaan Pulau Saronde dengan pengelola pertama yakni PT Gorontalo Alam Bahari (GAB), pihak Pemerintah Kabupaten Gorut dinilai masih memiliki harapan untuk memenangkan persoalan yang kini ada ditingkatan kasasi.

Berita Terkait:  Waktu Kian Mepet, Pembahasan Perubahan APBD 2025 Boalemo Terus Dipacu

Penilaian ini diutarakan anggota Komisi III DPRD Kaupaten Gorut, Alhamid Otoluwa, ketika diwawancarai awak media baru-baru ini.

Alhamid menegaskan, peluang Pemerintah Kabupaten Gorut dalam persoalan hukum itu, cukup besar, apabila benar-benar serius menghadapi persoalan tersebut.

Berita Terkait:  Zulfikar Minta Pansus SOTK Bekerja Cermat dan Objektif

“Jika pihak pemda telah menseriusi seperti ini, maka kami menilai memiliki peluang atau kesempatan untuk menang,” tegas aleg PAN tersebut.

Lebih lanjut dikatakan oleh Alhamid, dalam rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Goru telah menjelaskan secara rinci terkait dengan persoalan yang ada. Termasuk, menurutnya, langkah-langkah apa yang nantinya telah dipersiapkan.

Berita Terkait:  Begini Cara Beni Nento Support Pemdes Bulangita Gali Potensi Anak Muda

“Tadi telah dijelaskan secara rinci terkait dengan alasan-alasan sampai kenapa pihak Pemda Gorut memutuskan hubungan kerjasama tersebut,” ujarnya.

Pihaknya sendiri kata aleg PAN tersebut, hanya bisa memberi semangat dan juga mendorong Pemkab Gorut lebih serius lagi dalam menghadapi persoalan ini.

Berita Terkait:  Dekab Gorut Terima Kunjungan PT. GAB, Bahas Pengelolaan Pulau Saronde

“Bagaimana persiapan yang dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan, terutama terkait dengan dasar tuntutan yang dilayangkan oleh pihak ketiga yang pertama kali melakukan kerjasama,” jelasnya.(*)

Penulis: Alosius M. Budiman

Berita Terkait:  Pembahasan Ranperda Pilkades dan BPD Ditunda, Thamrin: Terkendala Naskah Akademik