Hargo.co.id, GORONTALO – Pelaksanaan puncak Hari Lahir (Harlah) PPP yang rencananya diselenggarakan di menara tower, Ahad (19/3) diduga bakal disabotase.
Hal ini menyusul adanya rencana aksi demo oleh Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) terkait perempuan bercadar yang diduga melibatkan Bupati Gorontalo dan sejumlah dugaan kasus korupsi di lokasi acara.
Aksi demo AMMPD ini tertulis dalam surat Nomor: 06/AMMPD-GTLO/III/2023 perihal pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo per tanggal 16 Maret 2023.
Demo tersebut mempersiapkan 6 orang orator dengan 100 orang peserta demo. Jadwal dan lokasi demo AMMPD ini berpapasan dengan pelaksanaan acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dirangkaian dengan deklarasi calon Presiden Sandiaga Uno oleh DPC PPP Kabupaten Gorontalo.
Jendral lapangan massa aksi AMMPD, Taufik Buhungo saat dikonfirmasi membantah sengaja menggelar aksi demo ditempat pelaksanaan Harlah ke-50 PPP.
“Kegiatan Harlah PPP di kawasan Menara Keagungan Limboto (pada hari Minggu) diluar dari pengetahuan kami. Kami malah kaget setelah mengeluarkan surat pemberitahuan (kepada polisi), lalu menerima informasi acara Harlah PPP akan dilaksanakan di tempat itu,” kata Taufik, Sabtu (18/3/2023).
Ia mengklaim, rencana aksi telah diagendakan jauh sebelum PPP akan menggelar kegiatan di kawasan Menara Keagungan Limboto.
“Alasan kami mengambil titik lokasi demo di Menara Keagungan Limboto, karena merupakan titik sentrum masyarakat. Ini diluar konteks dari acara Harlah PPP, pun kalau tempat pelaksaan ini sama kan tinggal bagaimana teknis dilapangan,” sambung Taufik.
Menurutnya, rencana aksi tersebut, murni untuk menyampaikan pendapat terkait bentuk keresahan warga terhadap kondisi dan keadaan Kabupaten Gorontalo yang sementara menghadapi masalah korupsi, termasuk masalah aduan Ivana Abdulrahman di DPRD.
“Yang menjadi persoalan adalah masalah ini hanya disikapi secara diam oleh Bupati Gorontalo. Tidak ada tindaklanjut serius dari berbagai pihak, termasuk DPRD selaku penerima aduan,” jelas Taufik.
Kata Taufik, menurut Bupati, masalah dengan Ivana Abdulrahman akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai saat ini Ivana Abdulrahman masih sering membuat opini dikhalayak masyarakat.
“Sampai detik ini Ivana Abdulrahman masih terus menerus membuat opini dimana-mana, bahkan sampai mendatangi DPRD berulang-ulang. Ini membuat resah warga Kabupaten Gorontalo,” ungkap Taufik.
Selain itu, Taufik membeberkan upaya pihak lain yang mencoba menggagalkan aksi yang akan dilakukan AMMPD. Namun demikian, Taufik tak menyebutkan siapa orang yang dimaksud tersebut. Taufik menyampaikan, mestinya dalam situasi dan keadaan daerah seperti ini tidak ditanggapi dengan emosional.
“Ada upaya-upaya untuk menggagalkan, mengintimidasi, sampai mengancam kepada kami bahwa akan ada kontra dilapangan (jika aksi demo tetap akan dilakukan). Mestinya aspirasi dari masyarakat dihargai. Apalagi menyampaikan pendapat oleh setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang. Yang jelas, demo akan tetap kami gelar,” tutup Taufik.
Sementara itu Sekretaris DPC PPP Meys Kiraman menilai aksi dari AMMPD tidak tepat. Sebab, kata dia, pelaksanaan Harlah PPP tidak ada kaitan dengan kasus korupsi atau kasus Ivana di DPRD, bahkan saya merasa aksi ini ada muatan.
“Karena kenapa? bedakan persoalan person yang kemudian ini akan mengganggu, puncak Harlah PPP, jadi tolong pada teman-teman dikaitkan dengan puncak Harlah PPP,” tegas Meys.
Lanjut dikatakan Meys, jika ingin melakukan aksi bisa dilakukan dihari lain.
“Pertanyaan kenapa disaat Harlah melakukan demo, seperti teman-teman menggangu maka saya meminta dan menginstuksikan pada para kader dan simpatisan PPP untuk merapatkan barusan, karena PPP saat ini dirongtong. Oleh orang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.(*)
Penulis: Deice