GORONTALO, Hargo.co.id – Menjelang pelaksanaan Pilwako Gorontalo, Mabes Polri terjun langsung melakukan asistensi. Tujuannya, untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada saat pelaksanaan sebelum dan sesudah Pilwako.
Tim Asistensi yang datang, dipimpin langsung oleh mantan Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol Hengki Kaluara yang saat ini menjabat sebagai Karo Kurikulum Lemdiklat Polri. Jenderal bintang satu ini datang dengan lima orang anggota lainnya untuk melakukan asistensi dalam rangka Operasi Mantap Praja 2018 di Kota Gorontalo yang dilaksanakan di ruang Wira Pratama Polres Gorontalo Kota.
Pada kesempatan itu, seluruh unsur yang berkaitan dengan Pilwako turut diundang. Mulai dari Ketua KPU, Dandim 1304, Bawaslu dan unsur Pemerintah Kota Gorontalo.
Ketua Tim Asistensi, Brigjen Pol Hengki Kaluara dalam kesempatan itu mengatakan, dalam pelaksanaan Pilwako harus diamati dan diperhatikan apa dampak dari perpecahan partai politik (Parpol) yang ada di pusat terhadap para pengurus parpol yang ada di daerah.
Dalam hal menghadapi dinamika di masyarakat dalam Pilwako, dari pihak Kepolisian perlu berperan aktif yakni dari Kasat Intelkam dan Kasat Binmas untuk melaksanakan tugas secara maksimal, baik itu mengenai politik, sosial, budaya hingga Kamtibmas.
“Dibutuhkan eksistensi dari kita semua, bukan hanya anggota intelijen, akan tetapi semua anggota Polri harus berperan aktif. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita antisipasi semua hal yang akan terjadi menjelang Pilwako, pada hari pelaksanaannya hingga usai pelaksanaan nanti,†jelasnya.
Hal senada ditambahkan anggota tim asistensi, Brigjen Pol Noviantoro. Dikatakannya, dalam pelaksanaan Pilwako, anggota Polri harus mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Oleh karena itu, Kapolres harus mengambil tindakan untuk menciptakan situasi yang aman di Kota Gorontalo dan dalam hal ini bilamana dari Komisioner KPU dan Bawaslu merasa terancam, agar bisa menghubungi Kapolres dan meminta personil untuk melakukan pengamanan.
“Jika anggota kurang, maka silahkan hubungi pihak Polda. Bila perlu gunakan personil Brimob. Saya harap agar jangan takut untuk meminta personil pengamanan dari Kepolisian dan jangan sampai Pilwako ini gagal, karena ini adalah batu loncatan ke pemilihan presiden 2019 nanti,†tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Yan Budi Jaya,SIK ketika diwawancarai usai rapat menjelaskan, kedatangan tim asistensi ini bukan karena Polres Gorontalo Kota masuk dalam zona merah, melainkan kebijakan dari Kapolri agar seluruh daerah yang melaksanakan pengamanan Pilkada, baik pemilihan gubernur, walikota dan bupati perlu dilakukan asistensi.
Tim asistensi itu sendiri dari Mabes Polri telah ditentukan ketua tim nya beserta anggota. Mereka bertugas untuk memberikan asistensi atau masukan serta saran kepada wilayah pelaksanaan pemilihan, bagaimana menangani atau mengantisipasi konflik dan melakukan mapping kerawanan di daerah yang melaksanakan pemilihan itu sendiri.
“Saya yakin, Insya Allah Kota Gorontalo tidak akan menjadi seperti daerah Boalemo. Oleh karena itu, besar harapan saya, seluruh masyarakat Kota Gorontalo khususnya, dapat menjaga situasi yang sangat kondusif ini, baik sekarang maupun kedepannya. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terhasut,†harapnya.
Ditambahkan pula, pihaknya sudah menyiapkan 250 personil Polres Gorontalo Kota untuk mengamankan pelaksanaan Pilwako. Meski demikian, dari hasil intelijen, masih terjadi kekurangan dan dibutuhkan tambahan sebanyak 750 orang personil lagi.
“Nanti kami akan mengkomunikasikan untuk penambahan personil, baik itu dari Polda, Polsek terdekat maupun Brimob. Pada dasarnya, kami berharap agar pelaksanaan Pilwako di Kota Gorontalo berjalan aman dan lancar,†pungkasnya.(kif/hg)