Hargo.co.id POHUWATO – Masyarakat yang mendiami Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, merupakan pemukiman yang berdiri di atas laut, hingga saat ini masih kesulitan memperoleh air bersih.
Betapa tidak, untuk memperoleh air bersih masyarakat harus membeli di desa tentangga hingga mencapai Rp 10 ribu per tong. Ini diakui oleh Kepala Desa Torosiaje Laut, Jekson Sompah, bahwa saat ini warganya masih sulit memperoleh air bersih, sebab pemukiman penduduk berada di atas laut sekitar 500 meter dari pesisir pantai.
Dirinya berharap keseriusan Pemda Pohuwato untuk menangani krisis air bersih. Bukan saja air bersih tetapi krisis listrik maupun pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang dihadapinya. Ia mencatat, lima persen dari 400 kepala kelaurga (KK) atau sekitar 1.490 jiwa belum bisa menikmati air bersih yang sudah disediakan Pemda.
“Bahkan air lebih banyak tidak mengalir dari yang sudah tersedia. Pernah selama sepekan tidak ada air yang mengalir, padahal Torosiaje merupakan kampung wisata terapung di Pohuwato yang perlu di perhatikan. Sehingga potensi yang dimiliki bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, ” katanya.
Untuk mengantisipasinya, masyarakat terpaksa membeli air dari desa tetangga dengan harga cukup beragam. Mulai dari Rp 4 ribu hingga Rp 10 ribu sesuai banyaknya air yang dibutuhkan. Dan untuk kebutuhan penerangan, Jekson mengaku seluruh warganya sudah bisa menikmatinya dengan program listrik gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Meski masih redup karena tidak stabil tegangannya, setidanya kita sudah menikmati listrik,” ujarnya.
Sementara Pemerintah Daerah mengalokasikan Rp1 miliar untuk pengembangan pariwisata Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, yang pengelolaannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dana tersebut akan disalurkan pada September 2016.
“Pemda Pohuwato ingin mendorong perekonomian masyarakat lebih baik, serta mengakomodir kepentingan masyarakat karena potensi yang ada sangat menjanjikan,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pohuwato, Yunus Mohamad.
Sementara fungsi dari Pemda kata Yunus Mohamad sendiri hanyalah dalam bidang pengawasan, sementara pengelolaannya diserahkan ke masyarakat.
“Kami hanya menarik retribusi dari pengujung yang datang ke desa wisata tersebut,” ujarnya. (tr-30/hargo)