Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli berencana akan melibatkan Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan stunting di daerah tersebut.
Rencana itu akan diawali dengan pembuatan momerandum of understanding (MoU) antara Pemkab Bone Bolango dengan tiga lembaga tersebut.
“Saya akan MoU dengan Kejaksaan, Kodim dan Polres dalam penanganan stunting,” kata Merlan saat memberikan sambutan pada kegiatan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) aksi 3 konvergensi rembuk stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, di Grand Q Hotel Gorontalo, Selasa (2/7/2024).
Merlan S. Uloli mengungkapkan, TNI, Polri dan Kejaksaan akan dilibatkan dalam bidang pengawasan pemanfaatan anggaran penanganan stunting mulai dari OPD-OPD terkait hingga di tingkat desa.
“Kejaksaan, Polri dan TNI yang akan mengawasi. Karena kalau tidak ada inovasi seperti ini, maka tidak ada yang bisa kita capai, sementara anggaran penanganan stunting ini terus dikucurkan,” kata Bupati Merlan Uloli.
Merlan bukan tanpa dasar mengambil langkah tersebut. Dia tak ingin anggaran penanganan penurunan stunting lebih besar atau habis untuk anggaran rapat.
“Itu namanya kita dzolim sama rakyat, dzolim sama warga kita yang miskin,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango tersebut.
“Saya serius ingin menurunkan stunting. Oleh karena itu, saya hanya ingin kita coba istiqomah dan jujur di dalam penanganan penurunan stunting ini. Kita akan bekerja sama dengan Kejaksaan dalam menurunkan stunting. Penanganan stunting ini kita harus bekerja sama dengan Kejaksaan, TNI, dan Polri,” imbuhnya.
Oleh karena itu, bupati perempuan pertama di Gorontalo itu, meminta agar penanganan stunting di tingkat desa benar-benar tepat sasaran.
“Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, saya minta tolong by name by adress. Jangan kita ambil untung dalam anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ini,” tegas Bupati.
Sekali lagi, tegas Bupati, ia akan melibatkan Kejaksaan, TNI dan Polri untuk mengawasi penanganan stunting tersebut. Begitu besar anggaran penanganan stunting yang dikucurkan oleh negara, tapi dibawah tidak berjalan.
“Oleh karena itu, mulai tahun 2025, saya akan coba inovasi baru, kita akan libatkan TNI, Polri,
dan Kejaksaan untuk sama-sama mengawal penanganan penurunan stunting di sini.
Kalau ada yang melenceng akan kita peringati. Bahkan kalau perlu kita minta untuk ditahan oleh aparat hukum supaya jadi efek jera dan contoh buat yang lain,” pungkas Merlan S. Uloli.(Rls)
