Hargo.co.id JAKARTA – Sementara itu resiko dari pemangkasan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) adalah, dana yang mengendap di pemerintah daerah (pemda) harus segera dicairkan.
Pemda dituntut proaktif mencairkan dana yang mengendap itu supaya arus pencairan TPG tidak terhambat. Selama ini sudah bertahun-tahun uang TPG yang tidak terserap ngendon di pemda.
Seperti diketahui total anggaran TPG di APBN-P 2016 mencapai Rp 71 triliun. Kemudian oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) anggaran itu dipotong sebesar Rp 23,3 triliun.
Sebagai konsekuensinya, untuk menutup selisih akibat pemotongan ini menggunakan anggaran TPG yang mengendap di pemda.
Mantan Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan dana TPG yang mengendap di pemda itu adalah masalah klasik. Waktu ia masih menjabat, dana TPG yang mengendap mencapai Rp 7 triliun di seluruh Indonesia.
“Masalah TPG kok gak mari-mari (tidak selesai-selesai, red),” jelasnya kemarin (28/8).
Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, Kemenkeu maupun Kemendikbud harus mampu mendorong pemda untuk mencairkan dana TPG yang mengendap itu.
Jika anggaran TPG ini masih mengendap, otomatis bakal terjadi masalah. Sebab anggaran gelondongannya di pemerintah pusat sudah terlanjur dikepras.