Hargo.co.id, GORONTALO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli mengingatkan agar dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tidak hanya sekedar mengejar pemenuhan SPJ.
Penegasan ini disampaikan Merlan saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) yang dilangsungkan di rumah dinas bupati, Selasa (9/1/2024).
“Semua OPD teknis yang beririsan dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem harus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau pemenuhan SPJ saja,” tegas Merlan Uloli.
Ditegaskannya pula, penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan inovasi dan kreativitas OPD.
Dalam kesempatan itu, Merlan juga mengungkap jumlah masyarakat miskin di Bone Bolango. Kata dia, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), jumlah warga miskin di daerah paling timur di Gorontalo, sebanyak 12 ribu.
“Angka ini membutuhkan ketelitian, karena belum semua yang miskin ini akan mendapatkan bantuan dari kita. Saya selaku pemimpin tentu tidak bisa juga secara penuh berada ditengah masyarakat yang menjadi sasaran program. Maka OPD teknis yang bisa menjangkau masyarakat. Meskipun hanya sedikit, bantuan kita harus berdampak untuk masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Roswaty Agus yang juga hadir pada rapat itu, mengemukakan, secara umum gambaran masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ialah yang memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp322 ribu per orang.
“Oleh karena itu, tahun 2024 ini terdapat tiga fokus kebijakan program. Yaitu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Ini mustahil dilaksanakan jika tidak ada kerja sama dari OPD teknis,” ucap Roswati.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
