Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota legislatif Kabupaten Gorontalo, Eman Mangopa mengatakan, sejak kisruh hadirnya Ifana Abdurahman di lembaga DPRD hingga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), lembaga adat tetap bungkam.
Ini diungkapkan Eman saat diwawancarai seusai menerima masa aksi dari mahasiswa Universitas Gorontalo, Senin (7/8/2023).
Eman mengatakan, dengan kondisi saat ini banyak yang sudah bungkam, bahkan lembaga adat pun tak bersuara.
“Tak ada upaya mereka, kalaupun berharap di DPRD kami ini lembaga politik, berapa fraksi saja yang tidak hadir dan tak setuju tentunya tidak akan jadi, tetapi jika lembaga adat yang bersikap kan tidak ada unsur poltisnya dan mereka jika bersikap itu paling pas, karena mereka punya ketentuan norma adat. Jika seorang pemimpin melakukan atau melanggar norma adat, maka hanya satu keputusan merekomendasikan pemimpin ini tidak layak lagi memimpin,” jelas Eman.
Dikatakannya, jika berharap selalu saling lempar,
DPRD hanya memiliki wewenang untuk memberhentikan bupati,
sementara lembaga adat tak punya kewenangan atas itu.
“Disitulah letak ketidakpahaman kita apa itu norma hukum negara dan norma hukum adat,” tegas Eman.
Ia menambahkan, jika prosesnya sudah sampai ke Kemendagri itu hal yang sangat maju,
karena jika masih di DPRD pastinya masih akan membentuk pansus, setelah itu akan diajukan ke kemendagri. Namun saat ini sudah berproses langsung ke kemendagri maka pihaknya tinggal menunggu saja.
“Kalau berharap di DPRD sudah pasti tidak akan terjadi, karena tak semua fraksi menyetujui,” tandas Eman.(*)
Penulis: Deice
