Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (12/2/2026) dini hari.
Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait menu program makan bergizi gratis (MBG) tak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Didampingi Tim Satgas MBG, Idah memulai peninjauan sejak pukul 05.00 Wita di SPPG Talulobotu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Ia kemudian bergerak ke SPPG Wumialo di Kecamatan Kota Timur serta SPPG Heledulaa Selatan.
Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah hal yang perlu segera dibenahi. Salah satunya terkait pemorsian makanan yang dinilai belum mengikuti ketentuan berdasarkan jenjang pendidikan penerima manfaat.
Menurut Idah Syahidah, dalam SOP telah diatur secara jelas perbedaan kebutuhan gizi antara anak TK dan SD dengan siswa SMP dan SMA. Namun di lapangan, porsi lauk dan sayur justru disamaratakan. Perbedaan hanya terlihat pada jumlah nasi.
“Seharusnya ada perbedaan komposisi, baik dari sisi protein hewani maupun sayuran. Kalau hanya nasi yang dibedakan, itu belum sesuai standar. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti menu makanan untuk anak usia dini dan sekolah dasar yang tidak boleh mengandung cabai atau cita rasa pedas. Aspek ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan anak-anak saat mengonsumsi makanan.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah pengaturan waktu distribusi. Idah Syahidah menilai, proses pemorsian belum sepenuhnya menyesuaikan jadwal makan masing-masing jenjang sekolah.
Untuk TK dan SD, makanan harus siap lebih awal karena dikonsumsi sekitar pukul 08.00 Wita. Sementara untuk SMP dan SMA, jadwal pengantaran berbeda sehingga makanan tidak perlu disiapkan terlalu pagi.
Ia mengungkapkan adanya keluhan sayur yang sudah tidak segar saat diterima siswa. Dugaan sementara, hal tersebut terjadi karena makanan untuk semua jenjang disiapkan dalam waktu bersamaan.
“Kalau disiapkan terlalu pagi untuk siswa yang jam makannya lebih siang, kualitasnya tentu menurun. Ini harus disesuaikan agar makanan tetap segar dan layak konsumsi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wagub juga menemukan penggunaan wadah plastik biasa dalam proses pemorsian pascamasak. Ia mengingatkan bahwa penggunaan wadah yang tidak memenuhi standar keamanan pangan berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi.
Idah menegaskan, Program MBG merupakan program strategis untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak di Gorontalo. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar mengikuti standar yang telah ditetapkan.
“Program ini membawa manfaat besar. Tapi kalau pelaksanaannya tidak disiplin terhadap SOP, kepercayaan publik bisa menurun,” katanya.
Sebagai Ketua Satgas MBG, Idah memastikan seluruh temuan akan segera dievaluasi. Ia juga memberi peringatan tegas bahwa SPPG yang tidak melakukan perbaikan dan tetap melanggar ketentuan berisiko dinyatakan gagal dalam pelaksanaan program dan dapat dihentikan operasionalnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan MBG agar tujuan utama peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.(Rls)
