Senin, 17 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Untuk Eksekusi Mati, Habiskan dana Miliaran Rupiah

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 27 Juli 2016 | 13:22 PM Tag:
  

Hargo.co.id – Selain polemik soal hak asasi manusia (HAM), penggunaan dana APBN untuk eksekusi mendapat sorotan. Kejaksaan Agung dinilai tidak transparan terkait dengan anggaran. Diduga terjadi dobel anggaran antara Kejagung dan Polri.

Indikasi itu terungkap dalam temuan Fitra kemarin (26/7).

Staf Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevarrato menyebutkan, ada indikasi dobel anggaran dalam pelaksanaan eksekusi mati selama ini.

Sebab, Polri dan kejaksaan memiliki anggaran yang sama untuk pelaksanaan eksekusi. Item-item penganggarannya pun sama.

Fino -panggilan Gulfino- menjelaskan, penganggaran pelaksanaan eksekusi mati di Polri diatur dalam pasal 29 Peraturan Kapolri (Perkap) 12/2010.

Di sana disebutkan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pidana mati dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Polri.

‘Sementara itu, kejaksaan juga memiliki anggaran yang sama di pos penanggulangan tindak pidana umum,” ujar Fino. Dalam dokumen yang ditunjukkan Fitra, item-item penganggaran pelaksanaan eksekusi mati di Polri dan kejaksaan nyaris sama.

Misalnya, biaya rapat koordinasi, honor untuk regu tembak, penginapan pihak yang mewakili terdakwa, penerjemah, rohaniwan, hingga pemakaman.

Nah, meski banyak item yang sama, besaran anggaran di Polri dan kejaksaan berbeda.

Total anggaran eksekusi mati di Polri mencapai Rp 247.112.000 per narapidana, sedangkan di kejaksaan besarnya persis bulat Rp 200 juta (lihat grafis). 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar