Kab. Boalemo

PT. PII Beri Dukungan Alih Status 2 Rumah Sakit di Boalemo

×

PT. PII Beri Dukungan Alih Status 2 Rumah Sakit di Boalemo

Share this article
PT. PII Beri Dukungan Alih Status 2 Rumah Sakit di Boalemo
Suasana pertemuan antara Bupati Boalemo, Rum Pagau bersama rombongan dengan pihak PT. PII di Jakarta, Rabu (23/04/2025).

Hargo.co.id, JAKARTA – Ditengah upaya pengalihan status 2 rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Boalemo, rupanya mendapat angin segar dari pemenuhan infrastruktur lewat kerjasama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Berita Terkait:  Boalemo Genap 27 Tahun, Rum-Lahmuddin Dorong Daerah Makin Maju

Hal ini sebagaimana jadi misi besar Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau bersama Wakil Bupati, Lahmuddin Hambali mewujudkan daya saing dan produktivitas layanan kesehatan di Boalemo.

Yakni hendak menaikkan status Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) yang kini namanya sebentar lagi akan berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel atau RSUD CG dari RSUD tipe C menjadi tipe B. Demikian pula, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iwan Bokings (RSIB) didorong dari tipe D naik tipe C.

Berita Terkait:  Datangi Kementerian PUPR, Wabup Lahmuddin Perjuangkan Anggaran Infrastruktur

Nah, mewujudkan ini butuh dana yang tak sedikit. Di tambah lagi sarana dan prasana penunjang lain yang dipersyaratkan Kementerian Kesehatan RI.

Sementara, kondisi keuangan daerah Boalemo saat ini masih minim, dan hanya bergantung dana transfer pusat. Artinya, kalau pemenuhan infrastruktur rumah sakit mengandalkan dana alokasi umum (DAU), tentu tidak cukup.

Berita Terkait:  Wabup Lahmuddin Lepas 34 JCH Boalemo, Pesan Jaga Kesehatan di Tanah Suci

Menghadapi itu, Bupati Boalemo, Rum Pagau harus berpikir keras bagaimana mendatangkan anggaran dari pusat dengan tidak mengeluarkan dana sepeser pun dari APBD.

Langkah ini pun mendapat sinyal positif dari PT. PII usai Bupati Rum Pagau bersama rombongan mengadakan pertemuan silaturahmi di gedung PII di Jakarta, Rabu (23/04/2025).

Berita Terkait:  Fraksi Golkar DPRD Boalemo Soroti DBH Sawit Wonosari, Pemkab Diminta Utamakan Warga Sekitar Pabrik

“Alhamdulillah hasil pertemuan Bapak Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau didampingi Bapak Wabup Lahmuddin Hambali bersama PT. PII, untuk Kabupaten Boalemo berpeluang mendapat pembangunan infrastruktur lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang kesehatan,” tutur Kepala Bapppeda Boalemo, Srijun Dangkua kepada wartawan.

Lanjut dia mengatakan, PT. PII sendiri merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership atau lewat mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berita Terkait:  Tiga Keluarga Korban Kebakaran di Buti Terima Santunan Baznas

Skema KPBU dimaksud adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (swasta) dalam menyediakan infrastruktur layanan publik.

KPBU berperan mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus melibatkan partisipasi swasta dalam hal pembangunan.

Berita Terkait:  Kunjungi Boalemo, Pangdam XIII/Merdeka Temui Prajurit Batalyon dan Cek Hunian Sementara

“Jadi, perlu ditegaskan bahwa skema KPBU ini bukan pinjaman dana, tetapi bentuk kerjasama pemerintah dan swasta

dengan menginvestasikan dananya lewat penyediaan infrastruktur publik untuk dikelola secara bersama dibawah kendali

Berita Terkait:  Wabup Boalemo Dorong Penguatan Spiritual Lewat Pengkajian Tauhid dan Tasawuf

dan pengawasan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” terang Kepala Bapppeda, Srijun Dangkua.

Dalam waktu dekat ini, pihak PT PII akan berkunjung ke Boalemo guna meninjau langsung lokasi lahan pembangunan infrastruktur di RSTN dan RSIB.

Berita Terkait:  Lahmuddin Hambali Sentil ASN Boalemo: Jangan Cuma Tuntut Hak, Kewajiban Diabaikan

“Saya berharap skema KPBU ini mendapat dukungan dan support penuh dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Boalemo. Semata-mata demi kemajuan rumah sakit milik rakyat Boalemo yang nantinya jadi pusat rujukan regional wilayah Barat di Provinsi Gorontalo,” pinta Srijun Dangkua.(*)