Hargo.co.id, GORONTALO – Efisiensi anggaran tidak serta-merta mengerem laju perekonomian Gorontalo. Di tengah ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas, ekonomi daerah justru mampu mencatat pertumbuhan 6,20 persen pada Triwulan II 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Agustus 2026 tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi Gorontalo tetap bergerak, meski pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam pengalokasian anggaran pembangunan.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan mulai bergesernya pola penggerak ekonomi daerah. Jika sebelumnya aktivitas ekonomi masih cukup bergantung pada belanja dan investasi pemerintah, kini peran dunia usaha serta masyarakat semakin penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menilai perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan pendekatan pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi harus menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi,
melainkan memperkuat fungsi sebagai regulator sekaligus memberikan stimulus, fasilitasi,
dan arah bagi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang.
“Pemerintah mulai berada pada peran yang lebih tepat sebagai regulator, menstimulasi, memfasilitasi, dan mengarahkan,” ujar Wahyudin.
Ia mengatakan, arah kebijakan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie semakin relevan dengan kondisi fiskal saat ini.
Efisiensi anggaran yang berlangsung di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, kata dia, menuntut pemerintah untuk semakin selektif menentukan program pembangunan.
Setiap program tidak lagi cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus memiliki daya ungkit, tepat sasaran, serta mampu menggerakkan dukungan dari berbagai pihak.
“Arah kebijakan Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah saat ini sangat terasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Wahyudin mengakui, penyesuaian fiskal bukan tanpa konsekuensi. Terbatasnya anggaran membuat pemerintah harus menentukan kembali skala prioritas pembangunan.
Pada saat yang sama, sebagian masyarakat maupun pemangku kepentingan
mungkin merasakan adanya program yang tidak lagi menjadi prioritas atau berkurangnya bentuk stimulasi yang sebelumnya diberikan pemerintah.
Namun, kondisi tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk mendorong kemandirian sekaligus kreativitas seluruh elemen masyarakat.
“Secara sadar kondisi ini memaksa kita untuk tetap fokus, mandiri dan kreatif. Dan kita juga pantas untuk selalu bersyukur,” tuturnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di level 6,20 persen, pemerintah melihat adanya modal penting untuk menjaga optimisme pembangunan Gorontalo.
Tantangannya kini adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin banyak ditopang oleh aktivitas produktif masyarakat dan dunia usaha,
sehingga ketahanan ekonomi daerah tidak terlalu bergantung pada kemampuan belanja pemerintah.
Arah tersebut sekaligus memperkuat peran pemerintah sebagai pengarah pembangunan,
sementara masyarakat dan sektor swasta didorong menjadi bagian yang semakin besar
dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan membuka peluang kesejahteraan baru.(Rls)
