Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menyayangkan pelaksanaan pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Gorontalo yang digelar pada Jumat (11/9/2026) tanpa pemberitahuan maupun koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Gorontalo, Kaima Camaru. Menurutnya, Pemkot Gorontalo pada prinsipnya menghormati independensi serta mekanisme internal organisasi KADIN dalam menentukan kepengurusannya.
Namun, sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan dunia usaha dan perekonomian daerah, KADIN dinilai perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.
“Kami menghormati kewenangan internal KADIN dalam melaksanakan proses pemilihan kepengurusan. Namun, sangat disayangkan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan atau koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Kaima.
Ia menegaskan, koordinasi yang dimaksud bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap proses pemilihan Ketua KADIN. Pemda, kata dia, tetap menghormati sepenuhnya mekanisme organisasi yang berlaku di tubuh KADIN.
Menurutnya, pemberitahuan kepada pemerintah daerah penting dilakukan, terutama jika kegiatan organisasi melibatkan pelaku usaha daerah,
menggunakan fasilitas pemerintah, menghadirkan pejabat daerah, maupun berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi daerah.
“Pemda tidak dalam posisi untuk menentukan siapa yang harus menjadi Ketua KADIN. Itu merupakan ranah organisasi. Tetapi kami berharap setiap agenda strategis yang berkaitan dengan dunia usaha di daerah dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Kaima menambahkan, ke depan KADIN diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemkot Gorontalo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing dunia usaha.
Untuk itu, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga suasana yang kondusif dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam setiap agenda organisasi.
“Yang kita kedepankan adalah sinergitas. Pemerintah membutuhkan dunia usaha, begitu juga dunia usaha membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah. Karena itu, komunikasi kelembagaan harus tetap dijaga,” pungkasnya.(Rls)
