Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo kembali mempersoalkan proses penetapan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo sebagai cagar budaya.
Kali ini, Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo diadukan ke Polda Gorontalo atas dugaan penggunaan dokumen yang dinilai tidak sesuai dengan fakta sejarah.
Pengaduan tersebut disampaikan kuasa hukum Pemkot Gorontalo, Rauf Abdul Azis, pada Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 17.05 Wita.
Rauf mengatakan, salah satu dokumen yang menjadi sorotan berkaitan dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang digunakan dalam proses penetapan bangunan tersebut sebagai cagar budaya.
Menurutnya, Pemkot menemukan dugaan ketidaksesuaian pada foto yang tercantum dalam dokumen rekomendasi tersebut.
Foto itu diberi keterangan sebagai dokumentasi suasana upacara bersejarah pada 1942. Namun, berdasarkan penelusuran dan perbandingan dengan sejumlah dokumentasi sejarah lainnya, Pemkot menduga foto tersebut bukan berasal dari peristiwa 1942.
“Foto yang dicantumkan dalam dokumen tersebut kami persoalkan karena ada dugaan keterangan waktunya tidak sesuai dengan fakta sejarah,” kata Rauf.
Pemkot menduga foto tersebut justru merupakan dokumentasi penyambutan Wali Kota Atje Slamet pada 1961.
Dugaan itu, menurut Rauf, salah satunya diperkuat dengan melihat kondisi fisik bangunan Kantor Pos yang terlihat dalam foto.
Dalam naskah rekomendasi TACB disebutkan bahwa bangunan Kantor Pos Gorontalo telah mengalami renovasi pada 1959.
Untuk itu, kondisi bangunan yang tampak dalam foto dinilai dapat menjadi petunjuk untuk menguji kesesuaian tahun peristiwa yang dicantumkan.
Pada foto yang digunakan dalam dokumen TACB, bangunan Kantor Pos terlihat memiliki banyak jendela. Pemkot menilai bentuk tersebut lebih menyerupai kondisi bangunan setelah renovasi 1959, bahkan memiliki kemiripan dengan bentuk bangunan yang masih terlihat hingga kini.
Sementara itu, sejumlah dokumentasi bangunan Kantor Pos pada periode sebelumnya, termasuk foto tahun 1910 serta dokumentasi peristiwa 1942 yang dimiliki saksi sejarah Zain Badjeber, disebut memperlihatkan bentuk bangunan yang berbeda.
Perbedaan visual tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemkot untuk mempertanyakan keterangan foto dalam dokumen TACB.
Pemkot menilai foto yang disebut sebagai dokumentasi suasana upacara 1942 justru lebih memiliki kesesuaian dengan dokumentasi penyambutan Wali Kota Atje Slamet pada 1961.
Persoalan ini berkaitan dengan proses penetapan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo sebagai cagar budaya.
Bangunan tersebut sebelumnya mendapat rekomendasi dari TACB pada 2019.
Rekomendasi itu kemudian menjadi bagian dari proses penetapan melalui Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 126/10/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020.
Pemkot Gorontalo menilai, apabila dugaan ketidaksesuaian foto dan keterangannya terbukti, maka validitas dokumen yang digunakan dalam proses tersebut perlu diperiksa kembali.
Bagi Pemkot, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut penggunaan satu foto. Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh akurasi data sejarah yang menjadi bagian dari dokumen pendukung dalam proses penetapan cagar budaya.
Sebelumnya, Pemkot Gorontalo juga telah melaporkan enam anggota TACB ke Polresta Gorontalo terkait persoalan yang sama.
Kini, dugaan penggunaan dokumen dan keterangan yang dinilai tidak sesuai fakta tersebut kembali mencuat melalui pengaduan terhadap Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo ke Polda Gorontalo.
Rauf berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menguji keaslian, sumber, serta keterangan yang melekat pada dokumen tersebut.
“Yang kami harapkan adalah fakta sejarahnya dapat diuji secara objektif. Jangan sampai sebuah proses penetapan didasarkan pada dokumentasi atau keterangan sejarah yang keliru,” ujarnya.
Pemkot Gorontalo menyerahkan proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam penggunaan dokumen tersebut.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai fakta sejarah Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo sekaligus memastikan proses penetapan cagar budaya berjalan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.(Rls)
