Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mempertanyakan kembali munculnya polemik larangan pedagang UMKM berjualan di trotoar Jalan Andalas dan Tanggidaa. Juru Bicara Gubernur Gorontalo, David Radjak, menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi.
Pernyataan itu disampaikan David menyusul peringatan Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo, Rivai Bukusu, terkait aktivitas pedagang UMKM di kawasan tersebut.
David mengaku heran isu itu kembali mencuat, sementara menurutnya, Pemprov Gorontalo saat ini tidak sedang memusatkan perhatian pada persoalan tersebut. Ia pun mempertanyakan urgensi mengangkat kembali isu itu tanpa melihat persoalan penataan dan pemberdayaan UMKM secara utuh.
“Padahal Pemprov sedang tidak berkonsentrasi di sini. Memunculkan kembali isu ini tanpa melihat persoalan secara utuh justru menimbulkan pertanyaan, ada persoalan apa yang sebenarnya sedang ditutupi?” ujar David.
Ia kemudian menantang Rivai agar menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dengan turut menyoroti sejumlah kawasan yang sebelumnya disiapkan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa lokasi yang disebut David di antaranya kawasan Pasar Sentral, kompleks dan depan SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, serta kawasan Kota Tua yang pernah dicanangkan sebagai ruang pengembangan UMKM.
Menurutnya, kondisi sejumlah kawasan tersebut justru perlu mendapat perhatian serius. Kawasan yang semula diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kini dinilai kurang bergairah dan terkesan sepi.
“Coba lihat bagaimana kondisi kawasan-kawasan tersebut sekarang. Kawasan yang pernah dicanangkan sebagai ruang pengembangan UMKM justru terkesan sunyi dan nyaris hanya menyisakan lampu-lampu hias. Harusnya itu dulu yang diurus, bukan tiba-tiba menyeberang mewarning Pemprov,” tegasnya.
David juga mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap pelaku UMKM tidak semestinya hanya diukur dari pembelaan terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar.
“Jangan hanya karena membela pedagang yang berjualan di trotoar, lalu merasa paling pro UMKM,” tambahnya.
Lebih jauh, David turut menyentil sikap Rivai yang dinilai terlalu cepat memberikan peringatan kepada Pemprov Gorontalo. Ia meminta legislator tersebut melihat persoalan secara objektif dan tidak terjebak dalam kepentingan tertentu.
“Pak Rivai Bukusu sebaiknya melihat persoalan ini dengan jernih. Jangan sampai sikap yang ditampilkan justru membuat publik melihat beliau lebih menyerupai juru bicara Wali Kota Gorontalo,” tandas David.
Di sisi lain, David menegaskan Pemprov Gorontalo tetap menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat,
termasuk melalui berbagai program yang menyentuh langsung pelaku usaha kecil.
Salah satu agenda yang disiapkan menjelang akhir 2026 adalah pendistribusian 12.700 paket pasar murah yang akan menjangkau seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Menurut David, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,
tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi dan pelaku usaha.
“Di akhir tahun ini saja, Pemprov Gorontalo akan mendistribusikan 12.700 paket untuk pasar murah yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo. Ini tentu juga akan menjadi stimulan bagi pelaku-pelaku usaha,” pungkasnya.(Rls)
